Ganjar Absen Halalbihalal Partai, Sinyal Perpecahan di Internal PDIP?

Image title
10 Mei 2022, 22:15
Ganjar Absen Halalbihalal Partai, Sinyal Perpecahan di Internal PDIP?
ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers terkait virus Corona (COVID-19) kepada wartawan di rumah dinas Gubernur Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/3/2020). Dalam keterangan pers tersebut per hari Minggu (15/3/2020) pukul 11:00 WIB total jumlah pasien berstatus positif COVID-19 di wilayah Jateng berjumlah empat orang yang satu diantaranya telah meninggal dunia di Solo, Jateng pada Rabu (11/3/2020) lalu, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih dirawat sebanyak 15 orang.

Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo dikabarkan tidak menghadiri acara halal bi halal yang diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP pada Sabtu (5/5). Ketidakhadiran tersebut dinilai Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing memiliki berbagai makna tersirat.

Menurutnya, segala kemungkinan bisa terjadi di dalam politik, termasuk soal sikap para kader. Namun dalam sudut komunikasi politik, tidak ada pesan komunikasi yang tak disengaja. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam partai politik terlaksana berdasarkan agenda politik.

Advertisement

Salah satu agenda politik yang menurutnya tersirat dari ketidakhadiran Ganjar dalam acara PDIP yaitu penjelasan bahwa PDIP sedang terbelah menjadi faksi-faksi. Meski demikian, dia menilai bahwa terbentuknya faksi merupakan hal yang wajar di dalam partai politik. Hal itu merupakan cerminan dari dinamika politik antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.

“Memang bisa saja terjadi di PDIP faksi-faksi tertentu dan itu biasa terjadi di parpol secara natural. Di dalam pun terjadi persaingan,” ujar Emrus dalam keterangan yang diterima Katadata.co.id pada Selasa (10/5).

Terbentuknya faksi-faksi di dalam partai mengecilkan kemungkinan bahwa sikap ketidak hadiran Ganjar hanya sekedar gimik politik. Sebab, adanya persaingan di dalam internal partai untuk menduduki posisi jabatan publik.

“Apakah itu menjadi kepala daerah, menteri, atau juga presiden. Saya rasa itu hal yang wajar, sepanjang memang itu sesuai dengan etika politik di internalnya,” katanya.

Dari ketidakhadiran Ganjar yang merupakan salah satu tokoh publik, dinilai Emrus perlu adanya klarifikasi, baik dari pihak yang tidak hadir maupun penyelenggara kegiatan. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada macam-macam spekulasi politik yang beredar di tengah masyarakat yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perpecahan. 

Halaman:
Reporter: Ashri Fadilla
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement