Erick Thohir Dapat Restu Jokowi Bubarkan BUMN PT PANN

Presiden Joko Widodo memberi restu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membubarkan salah satu BUMN, yaitu PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN). PT PANN termasuk dalam daftar perusahaan negara yang akan dibubarkan pemerintah lantaran terlilit masalah keuangan.

Pembubaran PT PANN mengacu pada diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022 yang ditandatangani kepala negara pada 23 Desember 2022. 

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis beleid Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022, dikutip Senin (26/12).

Keputusan tersebut mengacu pada pasal 79 Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Keputusan tersebut sebagai rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran perusahaan PT PANN.

Catatan Katadata, PT PANN sempat masuk dalam daftar penerima penyertaan modal negara (PMN) bernilai jumbo. Perusahaan akan mendapatkan PMN non-tunai bernilai Rp 3,8 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir bahkan sempat menyoroti keberadaan anak usaha PT PANN yang disebutnya hanya “menggemukkan diri” dan diisi kroni-kroni oknum, dan bahkan pensiunan sehingga tidak membuka lapangan kerja.

PT PANN mengalami tekanan keuangan sejak lama. Perusahaan mencatatkan rugi setengah triliun pada 2015 dan 2016. Kerugian berlanjut pada 2017 meski dengan jumlah yang jauh menyusut, dan berbalik untung pada tahun lalu meski tipis yaitu Rp 2,35 miliar. Bahkan perusahaan mengalami ekuitas negatif Rp 3,55 triliun per akhir 2018.

Seiring tekanan keuangan yang dialami perusahaan, OJK pun membekukan bisnis anak usaha penerus PT PANN yaitu PT PANN Pembiayaan Maritim pada Februari 2018.

Pembekuan terjadi lantaran perusahaan melanggar ketentuan rasio kesehatan yaitu rasio ekuitas dan gearing ratio sesuai Peraturan OJK 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Namun, perusahaan tidak menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan tersebut kepada OJK sesuai tenggat waktu.

Erick Tohir sebelumnya menyatakan ingin terus melanjutkan pemangkasan agar BUMN memiliki kondisi keuangan dan operasional yang sehat dan kuat, sehingga dapat bersaing di level global meski jumlahnya sedikit.

"Kita akan dorong menjadi 30 BUMN, tapi tidak sekarang, harus terus berlanjut, dari 2024 tambah 10 tahun lagi. Kami mau (BUMN) tiga puluh-tiga puluhnya nanti sehat dan jadi tempat bersaing," ujar Erick, Jumat (22/4).