Berita Terbaru Kebijakan Fiskal

Dengan disahkannya UU P2SK, Bank Indonesia kini memiliki mandat tambahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Artikel menganalisis tekanan di pasar valas Indonesia melalui pelemahan rupiah, penurunan IHSG, dan cadangan devisa, serta mengukur seberapa dekat kondisi ini dengan krisis.

Kebijakan moneter Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 bps secara agresif menanggapi tekanan eksternal dan inflasi, namun menghadapi tantangan asimetri dengan kebijakan fiskal.

Indonesia diingatkan untuk belajar dari sejarah krisis 1997-1998 karena menunjukkan gejala serupa pelemahan fiskal dan perlunya reformasi ekonomi yang nyata seperti dilakukan Habibie dan Megawati.

Konflik geopolitik global mengerek harga energi dan memberi tekanan ganda pada Indonesia, yakni menjaga pasokan serta menahan beban subsidi di APBN.

Indonesia memiliki pengawasan yang memadai untuk legalitas dan efisiensi belanja negara, tetapi tidak memiliki pengawasan untuk keadilan anggaran.

Analisis ekonomi Indonesia mengungkap dilema di balik pencapaian, dari rupiah yang melemah hingga dominasi belanja pemerintah yang menyempitkan ruang swasta.

Perubahan iklim membebani ekonomi daerah melalui bencana hidrometeorologi yang mengalihkan anggaran pembangunan untuk penanganan darurat dan rehabilitasi.

Pemerintah menjalankan efisiensi APBN sebagai kebijakan strategis untuk mengelola defisit dan menjaga kesehatan keuangan negara di tengah berbagai program prioritas.

Warisan burden sharing membuat independensi bank sentral sebagai otoritas moneter semakin rentan, karena harus terus memikul beban portofolio utang pemerintah.

Kuatnya niat pemerintah untuk menyukseskan program-program populis, boleh dikatakan Indonesia saat sudah mulai masuk ke era populisme fiskal.

Bloomberg Intelligence memproyeksikan ekonomi RI tumbuh stabil 5% pada 2026. IHSG menguat, inflasi terkendali, meski obligasi dan rupiah masih menghadapi tekanan fiskal.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim wakilnya, yakni Suahasil Nazara.