Berita Makan Bergizi Gratis Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program MBG hingga akhir semester I 2026.

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjangkau 58 juta penerima, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun program sosial besar untuk tingkatkan gizi anak Indonesia.

Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan Rp769,08 triliun didominasi program Makan Bergizi Gratis, menyisakan tantangan bagi Universitas Republik Indonesia dan perguruan tinggi lain di tengah isu korupsi.

Pemangkasan anggaran program MBG akan dilakukan BGN melalui perbaikan tata kelola, penataan skema insentif, serta refocusing untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Salah satu aturan yang menjadi sumber masalah adalah jadwal pelaksanaan pemberian yang tak memperhitungkan hari libur nasional sehingga memicu polemik munculnya menu lele marinasi di program MBG.

Revolusi gizi di Indonesia perlu diperkuat dengan pendidikan pangan, yang mengajarkan asal-usul dan pengelolaan makanan, sebagai solusi jangka panjang di luar program bantuan.

Aksi mahasiswa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis dan program prioritas nasional lainnya menyoroti kegelisahan terhadap arah pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis menghabiskan uang APBN ratusan triliun, namun dinilai tidak tepat sasaran di tengah tekanan daya beli dan kebijakan fiskal yang bermasalah.

Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional beriringan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, menjadi momentum untuk mengubah kebijakan pangan dari formalitas menjadi aksi nyata yang merata.

Pemerintah berencana mengintegrasikan AI ke program prioritas seperti MBG. Pemerintah disebut menyiapkan US$ 15 miliar untuk integrasi ini.

Di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, peran BUMD sebagai mesin ekonomi daerah dipertanyakan karena belum optimal mendukung program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa.

BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru. Apa alasan dibaliknya?

Artikel ini membahas konsep Prabowonomics sebagai respons atas kritik The Economist, dengan fondasi Ekonomi Pasar Pancasila dan intervensi negara untuk keadilan distributif.

Kebijakan moneter Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 bps secara agresif menanggapi tekanan eksternal dan inflasi, namun menghadapi tantangan asimetri dengan kebijakan fiskal.

IPB University buka suara jelaskan polemik MBG, tegaskan pengelolaan dilakukan pihak ketiga meski masih dalam satu holding company.