Di tengah korban bencana alam seperti gempa Flores, muncul pertanyaan kritis tentang prioritas alokasi anggaran negara untuk program sosial dibandingkan penanganan darurat.
Pemerintah menyiapkan **Lansia** sebagai bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui program peningkatan gizi dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling melengkapi.
Motor listrik senilai Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis disegel Kejaksaan Agung setelah proyek pengadaan Badan Gizi Nasional diduga bermasalah.
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program MBG hingga akhir semester I 2026.
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjangkau 58 juta penerima, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun program sosial besar untuk tingkatkan gizi anak Indonesia.
Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan Rp769,08 triliun didominasi program Makan Bergizi Gratis, menyisakan tantangan bagi Universitas Republik Indonesia dan perguruan tinggi lain di tengah isu korupsi.
Pemangkasan anggaran program MBG akan dilakukan BGN melalui perbaikan tata kelola, penataan skema insentif, serta refocusing untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
Salah satu aturan yang menjadi sumber masalah adalah jadwal pelaksanaan pemberian yang tak memperhitungkan hari libur nasional sehingga memicu polemik munculnya menu lele marinasi di program MBG.
Revolusi gizi di Indonesia perlu diperkuat dengan pendidikan pangan, yang mengajarkan asal-usul dan pengelolaan makanan, sebagai solusi jangka panjang di luar program bantuan.
Aksi mahasiswa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis dan program prioritas nasional lainnya menyoroti kegelisahan terhadap arah pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
Program Makan Bergizi Gratis menghabiskan uang APBN ratusan triliun, namun dinilai tidak tepat sasaran di tengah tekanan daya beli dan kebijakan fiskal yang bermasalah.
Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional beriringan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, menjadi momentum untuk mengubah kebijakan pangan dari formalitas menjadi aksi nyata yang merata.