Revolusi gizi di Indonesia perlu diperkuat dengan pendidikan pangan, yang mengajarkan asal-usul dan pengelolaan makanan, sebagai solusi jangka panjang di luar program bantuan.
Aksi mahasiswa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis dan program prioritas nasional lainnya menyoroti kegelisahan terhadap arah pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
Program Makan Bergizi Gratis menghabiskan uang APBN ratusan triliun, namun dinilai tidak tepat sasaran di tengah tekanan daya beli dan kebijakan fiskal yang bermasalah.
Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional beriringan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, menjadi momentum untuk mengubah kebijakan pangan dari formalitas menjadi aksi nyata yang merata.
Di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, peran BUMD sebagai mesin ekonomi daerah dipertanyakan karena belum optimal mendukung program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa.
Artikel ini membahas konsep Prabowonomics sebagai respons atas kritik The Economist, dengan fondasi Ekonomi Pasar Pancasila dan intervensi negara untuk keadilan distributif.
Kebijakan moneter Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 bps secara agresif menanggapi tekanan eksternal dan inflasi, namun menghadapi tantangan asimetri dengan kebijakan fiskal.
Kondisi fiskal Indonesia menunjukkan peringatan dini dengan defisit APBN yang membengkak dan defisit keseimbangan primer yang melampaui target tahunan hanya dalam tiga bulan.
Presiden Prabowo Subianto membagikan momen membaca surat terima kasih dari siswa SD atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui akun Instagram kepresidenan.
Artikel menganjurkan kemandirian penuh PTN-BH seperti UGM dan UI untuk ciptakan iklim Pendidikan Tinggi yang kompetitif dan alihkan anggaran ke kampus daerah.
Masa Depan Indonesia Emas 2045 terancam oleh tingginya angka malnutrisi yang melemahkan fondasi sumber daya manusia dan daya saing bangsa di kancah global.
Analisis ekonomi Indonesia mengungkap dilema di balik pencapaian, dari rupiah yang melemah hingga dominasi belanja pemerintah yang menyempitkan ruang swasta.