Fraksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah memastikan implementasi KUHP tidak akan merugikan masyarakat melalui pengaturan yang berpotensi kriminalisasi.
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi orasi dan tabur bunga di depan gedung DPR pada Senin (5/12) menolak pengesahan RUU KUHP karena masih memuat pasal-pasal yang dinilai bermasalah.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi menolak pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-undang karena menilai masih ada sejumlah pasal yang dinilai bermasalah
Sembilan fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui draft RUU KUHP dibawa ke rapat paripurna pada rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (24/11).