RUU Perlindungan Data Pribadi: Asosiasi Pengusaha Ungkap Pekerjaan Paling Dicari Usai UU PDP Terbit

UU Pelindungan Data Pribadi akan disahkan oleh DPR hari ini. Regulasi ini memuat sanksi bagi bjorka maupun perusahaan. Bagaimana dengan kementerian jika data bocor?

DPR akan mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi hari ini (20/9). Apa saja sanksi yang bisa menjerat hacker Bjorka, serta perusahaan dan kementerian yang lalai menjaga data?

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

Cina mendenda perusahaan belasan triliun rupiah jika tak bisa menjaga data pengguna. Bagaimana di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?

Kominfo dan DPR mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Apa sanksi untuk lembaga, hacker, dan perusahaan jika ada data bocor?

Bjorka setidaknya mengunggah 10 data BUMN, kementerian dan pejabat Indonesia dalam tiga minggu terakhir. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hacker ini?

DPR dan Pemerintah telah menyepakati membawa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke pembahasan tingkat II, dan setelah itu akan segera disahkan.

RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Setelah aturan ini terbit, hacker seperti Bjorka bisa didenda Rp 6 miliar. Cukup atau tidak?

RUU Perlindungan Data Pribadi memuat hak subjek data dan kewajiban pengelola data. Perusahaan dan lembaga yang mengelola data akan wajib memberi tahu pengguna jika ada kebocoran. Apa sanksinya?

DPR mengatakan bahwa persoalan terkait lembaga perlindungan data pribadi yang diperdebatkan dengan Kominfo, kini diserahkan kepada presiden. Kapan RUU Perlindungan Data Pribadi terbit?

Kominfo menyebutkan bahwa dugaan kebocoran 1,3 miliar data SIM card ponsel adalah kesalahan penyelanggara. Apa hukumannya?

Jasa Marga, Telkom, PLN, BIN, Kepolisian diduga mengalami kebocoran data dua pekan terakhir. Begitu juga 1,3 miliar data SIM Card ponsel. UU Perlindungan data pribadi terbit hari ini?

DPR menargetkan RUU Perlindungan Data Pribadi dibahas di sidang peripurna pada minggu depan. Bagaimana dengan perdebatan soal lembaga independen?

DPR mengklaim tidak ada perbedatan lagi dengan Kominfo soal posisi lembaga perlindungan data pribadi. Apa kata Kominfo?

DPR dan Kominfo berdebat panjang soal posisi lembaga perlindungan data pribadi, yang berujung pada lamanya penerbitan UU. Kini, soal kelembagaan diserahkan kepada presiden.