Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 akhirnya disahkan DPR, Rabu (25/10). Berbeda dengan APBN tiga tahun terakhir, porsi belanja sosial dan subsidi lebih besar tahun depan, yang disebut tahun politik karena ada banyak pemilihan kepala daerah dan persiapan pemilu legislatif dan presiden 2019. Namun, ekonom melihat positif karena belanja sosial dianggap lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding belanja infrastruktur.
Secara nominal, anggaran infrastruktur pada APBN 2018 sebenarnya masih lebih besar dari belanja sosial dan subsidi. Namun, kenaikan anggaran infrastruktur tahun depan tidak sebesar peningkatan pagu belanja sosial.
Di APBN 2018, anggaran infrastruktur mencapai Rp 410,7 triliun, hanya naik 2,39% dibanding APBN Perubahan (APBNP) 2017. Padahal, pada APBNP 2017 anggarannya naik 6,14% dibandingkan APBNP 2016.
Adapun anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah di APBN 2018 mencapai Rp 283,7 triliun atau naik 3,65%. Alokasinya pada beberapa pos:
- Anggaran subsidi di luar subsidi pajak Rp 145,5 triliun
- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun (naik 56% dari 2017); jumlah penerima 10 juta keluarga (naik dari 6 juta keluarga tahun 2017)
- Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun untuk 19,7 juta orang penerima.
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun untuk 92,4 juta orang.
- Bantuan pangan Rp 20,8 triliun
- Bidik Misi Rp 4,1 triliun
- Dana Desa Rp 60 triliun
Selain itu, ada anggaran kartu pangan Rp 13,5 triliun untuk 10 juta penerima. Jumlahnya tak meningkat dibanding 2017 namun ada perubahan skema pemberian beras sejahtera (Rastra) yang tahun ini baru tersalurkan 1,28 juta keluarga.
Seluruh belanja sosial ditargetkan untuk menopang kehidupan 40% masyarakat miskin terbawah. Termasuk di dalamnya bantuan pangan, Bidik Misi, dan Dana Desa.
Sementara anggaran subsidi energi tahun depan mencapai Rp 103,37 triliun atau meningkat 15,03% dibandingkan tahun ini. Anggaran subsidi tersebut terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg) sebesar Rp 51,13 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 52,23 triliun untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, APBN 2018 menunjukkan orientasi kebijakan populis pemerintah sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. APBN 2018 menunjukkan pola yang sama dengan APBN 2008 dan 2013, yakni belanja sosial mengalami peningkatan.
Menjelang Pemilu/Pilpres 2019, belanja bantuan sosial di APBN 2018 memang hanya meningkat 3,65%. Tetapi kenaikan belanja sosial sudah lebih dulu "mencuri start" di APBNP 2017 yang naik 16,8% dibanding APBNP 2016. Anggaran perlindungan sosial juga mencapai 11,2% dari total belanja dalam APBN 2018, yang merupakan tertinggi ketiga setelah belanja fungsi pelayanan umum dan ekonomi.
