Sepekan lalu para pelaku logistik masih senang lantaran usaha pengiriman mereka naik pesat. Sejak virus corona mengganas dan instruksi pemerintah agar masyarakat bekerja dari rumah, permintaan jasa distribusi bertambah hingga dua kali. Namun keadaan cepat berubah. Sejumlah daerah menerapkan “karantina” lokal. Arus logistik terancam tersendat.
Pertengahan minggu kemarin, setidaknya ada tiga kepala daerah mengambil tindakan antisipatif di tengah kondisi darurat virus corona dengan menutup wilayahnya atau lockdown. Langkah mandiri ini termasuk membatasi akses kendaraan dan orang untuk keluar masuk di jalur-jalur utama daerah.
Tegal, Maluku, dan Papua menerapkan penutupan akses dengan kurun waktu yang beragam, dari hitungan minggu hingga bulan. Sejauh ini, rencana penutupan yang terlama di Tegal, mulai Senin kemarin hingga 31 Juli. Ini menyusul temuan satu warga di sana yang positif terinfeksi Covid-19.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan, sejauh ini distribusi logistik memang masih normal. Tapi ia ingin ada aturan main yang jelas tentang penutupan wilayah. Pemerintah daerah semestinya tidak menerapkan aturan tersendiri yang mengganggu arus logistik.
(Baca: Cegah Corona Masuk, Pemerintah Setop Kedatangan WNA dari Luar Negeri)
“Kami berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan bahwa distribusi logistik tetap berjalan di semua wilayah, baik yang lockdown ataupun tidak,” kata Zaldy kepada Katadata.co.id, Senin (30/3) malam. “Sehingga ketersediaan barang tetap terjaga dan tidak ada kepanikan di masyarakat.”
Di lapangan, kata Zaldy, tak ada kebijakan seragam. Misalnya, masih ada pemerintah daerah yang memperbolehkan arus truk barang, tapi ada yang tidak. Begitu juga dengan perlakuan terhadap jasa pengiriman. Hal ini sempat terjadi di Tegal yang membuat arus logistik di sana tersendat. Pengiriman barang pun menjadi tak tepat waktu.
Padahal, menurut Zaldy yang juga COO Paxel, perusahaannya sedang mencatatkan kenaikan pengiriman makanan dan bahan makanan segar hingga 80% selama 10 hari sejak pertengahan bulan ini. Mayoritas kliennya usaha mikro kecil dan menengah serta pedagang di pasar. Selain itu e-commerce.
Lonjakan pengiriman yang cukup signifikan juga untuk alat kesehatan, bahkan bahan kimia untuk pembuatan cairan pembersih. Permintaan alat kesehatan ini melonjak seiring makin mengganasnya virus corona di sejumlah daerah. Sayangnya, distribusinya mulai tak begitu mulus.
(Baca: Jokowi Gelontorkan Anggaran Kesehatan Rp 75 Triliun Hadapi Corona)
Marifah, pelaku konveksi UKM di Tangerang Selatan, misalnya, sempat kebingungan ketika mendapat pesanan alat pelindung diri. Beberapa perusahaan jasa pengiriman yang biasa menjadi langganannya tak menyediakan jalur ke beberapa daerah di Jawa Barat, sejalan meningkatnya kewaspadaan atas darurat corona.
Ya, karantina wilayah atau lockdown kini menjadi isu utama di daerah. Sementara itu, pemerintah pusat masih berkukuh untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar.
Bila mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, karantina wilayah sebetulnya bisa dilakukan bila dari hasil laboratorium menunjukkan sudah terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tersebut.
Ini merupakan satu dari empat respons yang bisa diambil di tengah kedaruratan kesehatan. Namun, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, penetapannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
Konsekuensi kebijakan ini yaitu “wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian,” demikian tertulis dalam undang-undang tersebut. Warga tidak bisa keluar-masuk wilayah sembarangan.
Sebagai kompensasinya, pemerintah menanggung kebutuhan hidup dasar di wilayah tersebut selama karantina wilayah. Ini artinya, bukan seperti yang terlanjur diterapkan daerah yaitu pasokan barang berjalan sebagaimana biasanya.
Sejauh ini, belum ada satu pun daerah yang ditetapkan dalam status karantina wilayah. Jokowi masih memilih respons kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar dengan kebijakan jaga jarak alias social distancing yang lebih disiplin.
Kebijakan ini didampingi oleh rencana penerapan darurat sipil. Aturan teknis mengenai pembatasan sosial skala besar pun sedang disiapkan untuk acuan pemerintah daerah.
(Baca: Jokowi Baru Menerapkan Darurat Sipil bila Terjadi Keadaan Abnormal)
“Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pen-supply kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk tetap memenuhi kebutuhan warga dengan tetap melaksanakan protokol jaga jarak yang ketat,” ujarnya. Ini mengisyaratkan arus logistik berjalan seperti biasanya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai apa yang disampaikan Jokowi – pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil -- justru ambigu dan memunculkan kebingungan dalam penerapannya. Alhasil, berisiko menimbulkan masalah baru.
“Bagaimana orang diminta social distancing tapi kebutuhan dasar tidak dipenuhi?” kata dia. “Nanti karena tidak boleh berkumpul, pasar tutup. Orang belanja ramai, dibubarkan.” Ia juga memperingatkan risiko konflik horizontal terhadap pendatang dan orang yang mudik.
(Baca: Kewajiban Pemerintah Saat Pembatasan Sosial dan Bahaya Darurat Sipil)
Baginya, kebijakan modifikasi tersebut hanya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Pemerintah ingin lepas tanggung jawab,” ujarnya.
Dia mengira, wilayah geografis yang luas dan armada terbatas untuk distribusi pasokan yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Di sisi lain, koordinasi dengan pengusaha di bidang pangan kurang efektif terkait stok riil.
Langkah Pemerintah Penuhi Pangan Terjangkau
Harga beberapa bahan pokok sempat melonjak di tengah pandemi corona, di antaranya bawang putih dan gula. Merespons kondisi ini, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan rapat koordinasi terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga, dengan memastikan kesiapan stok, pasokan, dan distribusi.
“Sudah ada neracanya. Setiap hari kami monitor,” ujarnya, pertengahan Maret lalu. Menurut dia, pemerintah melibatkan asosiasi pengusaha untuk menjamin pasokan, seperti Himpunan Penyewa Pusat perbelanjaan Indonesia (Hipindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi).
Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Mandey menyatakan dukungan terhadap pemerintah dengan tetap buka di tengah masalah pandemi. “Kami memastikan seluruh peritel modern dengan adanya Covid-19 ini tetap buka,” ujarnya. Ia pun memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah agar produk pangan dan nonpangan terpenuhi.
Di sisi lain, Perum Bulog sebagai penjaga stabilitas harga pangan menyatakan mampu mengatasi kebutuhan lonjakan yang tak terduga. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya agar tetap tersedia di masyarakat.
(Baca: Luhut Sebut Besaran Bantuan Tunai Untuk Warga Miskin Masih Dikaji)
“Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan,” kata dia dalam keterangan persnya, Senin (30/3). Khusus untuk beras, Bulog masih memiliki stok 1,4 juta ton yang tersimpan di gudang-gudangnya di seluruh Indonesia. Ketersediaan stok beras diyakini akan terus bertambah mengingat akan memasuki musim panen raya.
Guna mendukung kebijakan jarak sosial, Bulog sudah memiliki sistem penjualan secara online yaitu iPANGANANDOTCOM di aplikasi Shopee. Pangan yang dibeli secara online akan diantar langsung ke rumah pembeli. Layanan ini sudah bisa digunakan masyarakat di tujuh kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Makassar dan Medan. Selain itu, ada juga toko resmi Bulog https://bit.ly/pangankita_official.
Di tengah kebijakan pembatasan sosial, bermunculan juga inisiasi-inisiasi dari toko retail hingga pengelola pasar untuk melayani pesan antar kebutuhan pokok. Pengelola pasar di Jakarta, Perum Daerah Pasar Jaya misalnya, mempublikasikan di instagram resminya, nomor kontak pedagang yang melayani pesan antar beragam kebutuhan pokok termasuk sayur dan daging.
Berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan pasokan barang dan pangan ke masyarakat tetap lancar. Rencana tersebut melibatkan BUMN logistik dan startup-startup. Namun, Susiwijono mengaku belum mendengar soal ini. “Saya belum mendengar secara khusus hal tersebut,” kata dia kepada Katadata.co.id.
