Sistem Bayar Tol MLFF Rawan Pelanggaran, Ini Kata Waskita Toll Road

PT Waskita Toll Road atau WTR mendukung penggunaan sistem pembayaran non tunai nirsentuh atau atau multi lane free flow (MLFF) pada akhir 2023. Meskipun demikian, WTR berharap ada mitigasi terhadap potensi pelanggaran yang bisa menurunkan pendapatan operator tol.

Corporate Secretary WTR, Alex Siwu, mengatakan bahwa perusahannya masih menunggu hasil kajian dan uji coba sistem MLFF yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Lokasi uji coba tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni uji coba perangkat MLFF secara internal dan uji coba sistem MLFF di jalan tol.

BPJT berencana melakukan uji coba sistem MLFF di lima ruas jalan tol di Pulau Jawa dan Bali. Adapun, sosialisasi MLFF akan dimulai pada akhir 2022 di beberapa ruas jalan tol.

"Secara teknis kami masih menjalankan sistem pembayaran yang ada saat ini. Kami tentunya akan mengikuti dan mendukung arahan dari regulator," kata Alex kepada Katadata.co.id, Kamis (25/8).

 Berdasarkan data perusahaan, mayoritas jalan tol milik WTR yang beroperasi ada di Pulau Jawa. Adapun, jalan tol yang beroperasi penuh adalah Tol Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, dan Pemalang Batang, sedangkan jalan bebas hambatan yang masih beroperasi secara parsial adalah Tol Pasuruan-Probolinggo, Krian-Manyar, Ciawi-Sukabumi, Bekasi-Kampung Melayu, Cimanggis-Cibitung, Depok-Antasari, dan Kayu Agung-Betung.

Artinya, total panjang konsesi jalan tol yang dimiliki WTR telah mencapai 455,55 kilometer (Km). Jalan tol yang masih dalam tahap pembangunan adalah Kuala Tanjung-Parapat sepanjang 143.25 Km dan Cileunyi-Dawuan sepanjang 60,1 Km.

Implementasi sistem MLFF saat ini dinilai masih memiliki risiko penurunan pendapat. Risiko tersebut disebabkan oleh potensi adanya oknum pengguna jalan tol yang tidak membayar saat sistem MLFF diterapkan secara penuh. Alex mengatakan, pemerintah dan operator jalan tol harus mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko tersebut. 

Intelligent Transport System (ITS) Indonesia mendata lebih dari 20% pengguna jalan tol berpotensi menyalahgunakan sistem transaksi non tunai tersebut. ITS menemukan ada potensi pengguna jalan tol bisa memasang plat nomor palsu sehingga sistem MLFF tidak bekerja pada kendaraan tersebut.  

Artinya, walaupun ETLE berhasil menangkap oknum tersebut, penelusuran oknum tersebut akan memakan waktu. Oleh karena itu, pengawasan sistem MLFF dinilai tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat hukum, namun juga pihak jasa pembayaran.

 Sebelumnya, Sekretaris BPJT, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah akan bertahap menambah ruas tol yang menggunakan sistem non tunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) setelah sosialisasi dimulai. Menurutnya, setidaknya ada dua ruas yang akan menjadi tempat sosialisasi MLFF pada akhir 2022.

"Saat ini sedang kami kaji, ada beberapa ruas yang akan kami pilih dalam waktu dekat. Mungkin akan kami pilih ruas tol di sekitar Jakarta, dan satu di luar Jakarta," kata Triono dalam siniar #BincangJalandanJembatan, Selasa (23/8).

Selama masa sosialisasi, Triono mengatakan, BPJT masih akan menyediakan jalur untuk pengguna jalan yang mau membayar dengan kartu uang elektronik. Selain itu, pengguna jalan bisa mendapatkan sosialisasi saat mengisi ulang kartu uang elektronik di mini market.