Badan Pangan: Bahaya, Stok Beras Bulog Diprediksi Hanya 342 Ribu Ton
Cadangan Beras Pemerintah diproyeksi semakin menipis karena Perusahaan Umum Badan Umum Logistik kesulitan menyerap komoditas tersebut dari petani. Jika cadangan beras Bulog tidak bertambah, Arief mengatakan, CBP diprediksi akan terus turun dan hanya mencapai 342.801 ton hingga akhir 2022.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas pangan nasional. Cadangan beras pemerintah idealnya mencapai 1,2 juta ton.
"Ini akan sangat bahaya karena Bulog tidak bisa intervensi pada saat harga tinggi, dan juga kalau ada KLB seperti gempa di Cianjur, Bulog harus tetap punya stok," ujar Arief saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV di Jakarta, Rabu (23/11).
Dia mengatakan, Bulog saat ini kesulitan untuk menyerap gabah dari petani. Pasalnya harga gabah di pasaran lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan Bulog.
"Hari ini untuk cari gabah di lapangan dengan harga Rp 4.200 per kg sulit. Kemudian di lapangan harga gabah di atas Rp 5.000 atau di atas Rp 5.500 per kg. Tentunya ini rebutan gabah di market," kata Arief.
Berdasarkan data Bulog, progress pengadaan gabah atau beras pada 18 Oktober 2022 hingga 22 November 2022 hanya mencapai 129.321 ton. Jumlah ini lebih rendah dari target yang mencapai 500 ribu ton.
Petani enggan jual ke Bulog
Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, menuturkan petani saat ini lebih memilih untuk menyimpan berasnya atau menjualnya langsung di sawah dibandingkan dengan menjual berasnya ke Perum Bulog.
"Sekarang petani juga lebih memilih untuk menyimpan. Menyimpan untuk apa? Untuk dijual misalnya saat menjelang lebaran, atau menjelang panen kedua. Umumnya petani sekarang menjual di sawah," ujar Sutarto kepada Katadata.co.id, pada Senin (22/11).
Menurut Sutarto, pemerintah harus cermat untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual. Seharusnya, pemerintah membeli CBP saat produksi beras berlebih. Sebaliknya, pemerintah bisa menjual beras pada saat produksinya kurang. Dengan demikian, harga beras dapat stabil dan tidak terjadi kenaikan.
"Pada saat produksi lebih, kemungkinan bisa jatuh harga. Harganya murah. Itulah yang harus diselematkan dan sekaligus untuk memupuk cadangan. Nah pada saat produksinya kurang harganya pasti menjadi lebih mahal," ujar Sutarto.
