Belajar dari Nikel, Larangan Ekspor Bauksit Berpotensi Digugat ke WTO

Indonesia perlu menyiapkan langkah cadangan untuk mengantisipasi jika larangan ekspor bauksit kembali digugat di WTO.
Tia Dwitiani Komalasari
21 Desember 2022, 13:00
Aktivitas peleburan nikel di pabrik feronikel PT Antam Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara
PT Antam Tbk
Aktivitas peleburan nikel di pabrik feronikel PT Antam Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara

Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan tersebut diumumkan setelah Indonesia kalah dari gugatan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO.

Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa Indonesia perlu mengambil pelajaran penting dari kasus nikel di WTO. Semua rencana hilirisasi sumber daya alam harus matang dan tidak dilakukan terburu-buru.

"Harus punya plan B jika digugat kembali di ranah WTO," ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (21/12).

Alih-alih pelarangan total ekspor biji bauksit, Bhima mengatakan, pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor yang signifikan. Kebijakan itu juga bisa mendorong investor untuk melakukan hilirisasi di Indonesia.

Selain itu, Bhima mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap tim pengacara dan perwakilan Indonesia di WTO. Pasalnya adu argumentasi di tingkat internasional butuh kapasitas dan pengalaman yang cukup kredibel.

"Ini masalah klasik di negara berkembang, kelemahan utama dalam proses negosiasi di segi substansi dan teknik negosiasi. Kalau siap bertanding di tingkat WTO, mulai dari pembuatan kebijakan, argumentasi pembelaan, dan kemampuan lobying harus paripurna," ujarnya.

Jokowi tak khawatir digugat lagi

Sementara itu, Jokowi mengatakan tak khawatir keputusannya ini digugat lagi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ia akan tetap terus menghentikan ekspor mineral meski menghadapi tantangan.

"Kalau digugat, biarkan saja. Kita setop lagi yang lain, terus saja begitu," katanya. 

Dia mengatakan pelarangan ekspor bauksit ini akan mendorong peningkatan nilai tambah. Selain itu kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Jokowi mengatakan penghentian ekspor merupakan strategi pemerintah untuk menggenjot hilirisasi. Jokowi yakin jika hilirisasi bisa dilakukan, maka akan ada lompatan angka ekspor yang besar. "Neraca dagang kita sudah 31 bulan surplus," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan hilirisasi menjadi hal yang penting untuk memberikan nilai tambah. "Oleh karena itu akan dijadikan hilirisasi seperti nikel, mungkin akan diberlakukan tahun depan," kata Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12).

Sedangkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melarang ekspor bauksit dalam waktu dekat. Pemerintah juga telah menyusun pohon industri bauksit nasional.

 



 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait