Bandara Sentani Beroperasi Setelah Kerusuhan Penangkapan Lukas Enembe
Bandara Sentani kembali beroperasi pasca sempat dinyatakan dinyatakan Siaga II, Selasa (10/1) kemaren. Status siaga tersebut disematkan akibat kerusuhan yang ditimbulkan oleh sekelompok masyarakat seteah Gubernur Papua, Lukas Enembe, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, M. Kristi Endah Murni mengatakan bahwa kerusuhan tersebut membuat panik penumpang dan petugas bandara. “Alhamdulillah, hari ini situasi di Bandara Sentani sudah aman dan terkendali, aktivitas di terminal penumpang dan cargo berjalan normal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1).
Kristi menyampaikan bahwa pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe di Papua, massa mulai membuat kerusuhan dan mendekati terminal penumpang dan terminal kargo Bandara Sentani. “Status keamanan disana sudah dinyatakan aman, sehingga operasional penerbangan berjalan lancar," kata dia.
Namun demikian, Kristi tetap menghimbau jajarannya tetap meningkatkan kewaspadaan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di bandara. Apalagi 2023 merupakan tahun politik dan berbagai kemungkinan dapat saja terjadi di lapangan.
“Apapun yang dikerjakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan wajib segera melaporkan kejadian di daerah ke kantor pusat, agar dapat termonitor dan mengambil kebijakan untuk keberlangsungan operasional penerbangan di bandara,' kata dia.
Di tempat terpisah, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, Asep Kosasih Samapta mengatakan pihaknya dan TNI/Polri akan terus melakukan penjagaan keamanan di sekitar wilayah Bandara Sentani. Harapannya, tidak ada lagi kerusuhan serupa terjadi mengingat bandara adalah tempat vital. Pintu masuk melalui moda transportasi udara yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Asep mengimbau agar masyarakat Papua bisa bersama-sama menjaga fasilitas yang ada di bandara. Kerusuhan dan pengrusakan fasilitas di bandara akan sangat merugikan semua pihak.
"Jika bandara tidak beroperasi maka mobilitas masyarakat dan barang kargo akan terhambat. Perlu diingat, hanya pesawat yang bisa menghubungkan daerah pegunungan seperti Papua ini," ujarnya.
