Video selanjutnya
Autoplay
Video: Menilik Sejarah UU ITE yang Hendak Direvisi Presiden
Wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kedua kalinya mengemuka usai pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI/Polri secara internal pada Senin (15/2). Jokowi menyatakan, UU ITE bisa direvisi apabila tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat, khususnya soal pasal-pasal yang dianggap karet atau multitafsir.
Sikap Jokowi soal revisi UU ITE tak lepas dari pandangan masyarakat yang mengeluhkan UU tersebut. Sebab ketika Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah, di saat yang sama warga justru resah kritikannya bisa berujung laporan ke polisi dengan pijakan UU ITE. Lantas bagaimana perjalanan UU ITE hingga dituding jadi alat kriminalisasi?