Berita Terkini UU ITE Terbaru Hari ini

Ada 20 substansi terkait informasi dan transaksi elektronik dalam revisi kedua UU ITE. Apa saja?

WhatsApp, Instagram hingga Telegram terancam diblokir di Indonesia karena belum berbadan hukum di Indonesia. Hal itu diatur dalam perubahan UU ITE yang disahkan awal Desember.

DPR mengesahkan revisi kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pada rapat paripurna DPR, Selasa (5/12). Apa saja poinnya?

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan ada lima hal yang menjadi pertimbangan revisi UU ITE. Apa saja?

DPR mengesahkan revisi kedua dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam sidang paripurna yang digelar Selasa (5/12).

Revisi UU ITE ini tidak mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, revisi UU ITE mewajibkan platform seperti Instagram hingga TikTok untuk memantau konten berbahaya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, pasal baru dalam UU ITE terkait perlidungan anak-anak akan diatur kembali dalam peraturan turunan.

Anies Baswedan menilai ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE yang harus direvisi karena bisa membungkam kebebasan berekspresi masyarakat.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menganggap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE perlu direvisi.

Kominfo) dan Kemenkumham membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Pengemis online yang menggambarkan orang tua mengguyur diri sendiri di TikTok viral. Namun Kominfo mencatat, konten ini belum termasuk kategori yang melanggar menurut UU ITE.

Hakim memutuskan menggugurkan tuntutan penuntut umum karena ketidakhadiran saksi korban dalam sidang UU ITE.

DPR sepakat untuk membawa draf final RKUHP tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum 15 Desember 2022. Pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE bakal dihapus.

Penahanan terhadap Nikita Mirzani terkait dugaan kasus UU ITE disebabkan karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.