Pemerintah Tegaskan Perusahaan Tak Boleh Kebal Hukum dalam Kasus Karhutla

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pengelolaan lahan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah menegaskan, pemegang hak guna usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan, sanksi yang dapat diberikan meliputi pembekuan hingga pencabutan izin. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antarkementerian, mempercepat proses hukum, serta memastikan pemulihan lingkungan.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Dudung Abdurachman pada konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha (HGU), Senin (9/11).

KATADATA - https://www.katadata.co.id

======================================================

#Katadata #KatadataIndonesia

Pantau dan Subscribe Katadata Indonesia.

Instagram : https://www.instagram.com/katadatacoid
Facebook : https://www.facebook.com/katadatacoid/
Twitter : https://twitter.com/katadatacoid
Tiktok : https://www.tiktok.com/@katadatacoid
Spotify : https://spoti.fi/3ipaxGY