Kebijakan Memacu EBT saat PLN Kelebihan Pasokan Listrik Menuai Kritik
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik langkah pemerintah yang mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT). Padahal saat ini terjadi kelebihan pasokan atau over supply listrik.
Peneliti INDEF Abra Talattov menilai situasi sekarang dilematis. Indonesia sedang dihadapkan dengan komitmen untuk menuju pada pembangunan rendah karbon.
Namun, secara bersamaan serapan konsumsi listrik belum optimal sepenuhnya. Akibatnya sistem kelistrikan di PT PLN mengalami kelebihan pasokan yang mencapai 13 GW.
"Kami setuju arah kebijakan ke depan ada energi berkelanjutan. Tetapi perlu obyektif melihat situasi saat ini, apakah akselerasi EBT ini kita butuhkan?," kata Abra dalam diskusi Masa Depan Energi Geothermal, Kamis (30/9).
Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak ekonomi, terutama terhadap beban APBN dan BUMN energi, baik itu PT PLN maupun Pertamina. Pasalnya, pemerintah sudah terikat dengan mega proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).
Adapun 30% dari proyek tersebut saat ini telah beroperasi. Sementara di tahun depan diprediksi akan ada tambahan sekitar 6000 MW.
"Pasokan akan terus bertambah, tapi permintaanya tidak mengikuti supply, bahkan di tahun lalu penjualan listrik PLN minus, bahkan sebelum itu juga," katanya.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris menilai kelebihan pasokan listrik yang terjadi saat ini bersifat sementara. ESDM optimistis dapat menggenjot konsumsi listrik, pemerintah akan terus meng create demand baru. "Kita jangan terlalu terjebak dengan kondisi oversupply dan tidak memikirkan pembangkit lain," katanya.
Pemerintah akan tetap komitmen pada percepatan pengembangan EBT secara masif. Mengingat tren global saat ini ada kecenderungan dari konsumen untuk mengkonsumsi green product yang harus segera dipenuhi industri.
"Dampaknya jika kita tidak cepat mengambil aksi energi ramah lingkungan maka dampaknya pada produk kita akan tidak laku di pasar karena diproduksi dari batu bara," katanya.
