Dirut PLN Dicopot, Wadirut Darmawan Prasodjo Gantikan Zulkifli

Pemerintah berharap dengan diangkatnya Darmawan sebagai Dirut PLN, target bauran energi terbarukan PLN dapat dipercepat.
Image title
6 Desember 2021, 10:19
PLN
ANTARA FOTO/Jojon/wsj.
(dari kiri-kanan) Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto memberikan keterangan pers di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2020).

Kementerian BUMN resmi mencopot Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini dan mengangkat Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai penggantinya. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury membenarkan bahwa pihaknya telah merombak kursi orang nomor satu di perusahaan pelat merah itu.

"Betul, Pak Dharmo menjadi pengganti," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (6/12).

Pahala tak menjelaskan secara gamblang alasan pencopotan Zulkifli. Pemerintah berharap dengan diangkatnya Darmawan sebagai Dirut PLN, target bauran energi terbarukan PLN dapat dipercepat.

Pahala mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dikerjakan oleh Zulkifli dalam memimpin PLN selama dua tahun terakhir ini. Apalagi di tengah masa pandemi yang masih berlangsung. "Kami berharap penggantian akan mendorong percepatan transisi Energi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau PLN untuk memangkas birokrasi perizinan pembangkit listrik agar tak berbelit-belit dan berlangsung dalam waktu panjang. Jokowi menyampaikan ini saat memberikan arahan kepada para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (14/10).

"Saya minta bagaimana membangun kultur kerja yang baik, harus dimulai. Jangan sampai BUMN itu seperti birokrasi keruwetannya," ujar Jokowi dalam tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, saat ini izin pembangkit listrik mencapai 259 izin dengan nama yang berbeda-beda. "Mau izin pembangkit listrik itu ada 259 izin, meskipun namanya beda-beda. Ada izin, rekomendasi, surat pernyataan, itu sama saja, izin semua. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper itu ada," ujarnya.

Tak heran, banyak pelaku usaha yang menyampaikan keluhan kepadanya karena proses pelaksanaan pembangunan pembangkit berlangsung sangat lama, bahkan hingga tujuh tahun. "Waktu yang diperlukan bisa tiga tahun, empat tahun, bahkan ada yang tujuh tahun mengadu ke saya. Hal ini yang harus dipangkas," kata Jokowi.

Advertisement

Maka itu, dia meminta, baik PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah agar tak berbelit-belit dalam menjalankan proses perizinan pembangunan pembangkit listrik. Pasalnya, investor akan mengurungkan niat untuk berinvestasi jika prosesnya tak mudah.

"Tidak boleh PLN sampai bertele-tele seperti itu, siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu. Di kementerian, di daerah, bumn berbelit-belit lagi, investornya lari semua," ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta para pimpinan perusahaan pelat merah untuk berani berkompetisi dan mengambil risiko dalam menjalankan bisnis di masing-masing perusahaan. Hal itu perlu dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme.

Dia tak ingin ada terlalu banyak bantuan untuk perusahaan milik negara yang berada dalam keadaan 'sakit'. Pasalnya proteksi pemerintah membuat perusahaan tidak berani berkompetisi.

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait