Singapura dan Indonesia Sepakati Penanganan Masalah Myanmar

Indonesia dan Singapura mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan Lima Poin Konsensus ASEAN tentang kondisi politik Myanmar.
Image title
25 Januari 2022, 17:52
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kanan) di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).
ANTARA FOTO/HO/Setpres/Agus Suparto/sgd/rwa.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kanan) di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di The Sanchaya Resort Bintan, Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa (25/01). Pada pertemuan tersebut, kedua negara membahas perkembangan situasi di Myanmar.

"Kami sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar," kata Jokowi dalam keterangan video, Selasa (25/1).

Kedua negara mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan Lima Poin Konsensus. Jokowi menilai, konsensus tersebut merupakan keputusan tingkat tinggi pada ASEAN dan harus dihormati oleh semua pihak.

Kedua negara juga sepakat, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Untuk itu, bantuan kemanusiaan perlu terus diberikan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN. "Agar lebih tangguh dan mampu merespons berbagai tantangan baru di masa mendatang," ujar Presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen pada 21 Januari.

Kepala Negara pun menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus tidak dapat dikaitkan dengan Lima Poin Roadmap yang diusung otoritas militer, State Administration Council Myanmar.

Untuk itu, militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar. "Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif," demikian tertulis dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri.

Jokowi menilai, selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan Five Points Concensus, keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh non-political representative di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.

Lima Poin Konsesus ASEAN tentang kondisi politik Myanmar itu adalah sebagai berikut:

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

Kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Advertisement

 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait