Versi ESDM, Harga Keekonomian Pertalite Rp 17.200, Pertamax Rp 19.900
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat harga keekonomian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar masing-masing berada di angka Rp 17.200 per liter dan Rp 17.600 per liter. Harga keekonomian ini lebih tinggi dibandingkan yang pernah diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan terdapat selisih antara harga keekonomian dan harga jual eceran di pom bensin. Selisih sebesar Rp 9.550 per liter untuk Pertalite dan Rp 12.450 per liter untuk Solar.
Adapun harga keekonomian Pertamax berada di posisi Rp 19.900 per liter atau selisih Rp 7.400 dari harga jual eceran di pom bensin senilai Rp 12.500 per liter. “Harga keekonomian Pertalite Rp 17.200 per liter, kalau Solar CN48 Rp 17.600 per liter, Pertamax Rp 19.900 per liter,” kata Arifin saat ditemui wartawan di Aula Damar Kementerian ESDM pada Jumat (26/8).
Arifin memaparkan tingginya harga keekonomian BBM disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia akibat konflik antara dan Rusia dan Ukraina yang menimbulkan krisis energi di Eropa. Permintaan minyak mentah di Eropa bakal naik tajam seiring musim dingin yang kian dekat.
Kondisi ini diperparah oleh sinyal pembatasan produksi dari sejumlah negara pengekspor minyak atau The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada pertengahan tahun ini. "Konflik Eropa itu bisa menjadi ancaman di luar, merambat ke wilayah lain. Adda juga indikasi pembatasan produksi OPEC," kata Arifin.
Guna mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi pada paruh kedua tahun ini, Kementerian akan terus mendukung adanya penambahan kuota Pertalite sekitar 5 juta kilo liter (kl) karena penyerapannya sudah mencapai 81% dari total kuota hingga akhir tahun sebesar 23, 5 juta kl.
Arifin menyebut, dari anggaran subsidi energi Rp 502 triliun, sebanyak Rp 339 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM. "Kami upayakan akan menambah sekitar 5 sampai 6 juta kl. Pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Komisi VII juga minta penambahan kuota," ujar Arifin.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menghitung butuh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 198 triliun pada tahun ini jika pemerintah ingin menahan harga Pertalite dan Solar. Dengan demikian subsidi dan kompensasi energi akan membengkak menjadi Rp 700 triliun tahun ini.
Namun, pemerintah hingga kini belum menentukan kebijakan apa yang akan dipilih terkait nasib harga BBM bersubsidi. "Kalau tidak menaikan harga BBM dan tidak melakukan apa-apa, juga tidak ada pembatasan, maka Rp 502 triliun saja tidak cukup, butuh tambahan lagi," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (23/8).
Menurut Sri Mulyani, tambahan anggaran sebesar Rp 198 triliun baru menghitung kebutuhan tambahan kuota subsidi untuk BBM jenis pertalite, solar dan minyak tanah. Ini belum termasuk tambahan anggaran untuk subsidi LPG tabung 3 Kg dan listrik.
Bendahara negara itu mengatakan pemerintah kini hanya memiliki tiga pilihan. Pertama, menambah anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 700 triliun. Kedua, membatasi penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses. Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi.
