Perludem: Pencurian Data Pribadi Potensi Terjadi dalam Proses Pemilu
Pelanggaran data pribadi berpotensi terjadi selama proses Pemilu 2024. Potensi ini terjadi salah satunya saat verifikasi faktual oleh partai politik dan pemilihan.
Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan tahapan yang sedang berlangsung adalah verifikasi partai politik peserta pemilih yaitu verifikasi faktual, dan ada di fase verifikasi faktual perbaikan.
“Di dalam verifikasi ini sangat mungkin adanya penyalahgunaan data pribadi dari partai politik peserta pemilu,” kata Usep dalam Media Briefing: Gangguan Terhadap Hak Memilih, Kamis (24/11).
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), kejahatan ketika menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.
Perludem menerima laporan warga yang mengaku bahwa data dirinya digunakan tanpa izin untuk verifikasi faktual parpol. Namun, penanganan kasusnya tidak jelas.
Kejaksaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) mengatakan kasus tersebut bukan urusan pemilu tapi pidana umum. "Namun,Bawaslu bilang bukan rezim undang-undang Pemilu, ini UU PDP.”
Ia berharap UU PDP, hal serupa dengan kejadian laporan tersebut tidak terulang lagi. Selain kasus verifikasi faktual parpol, kemungkinan penyalahgunaan data pribadi seperti kebocoran data pribadi daftar pemilih bocor ke pihak lain.
