Harga Komoditas Turun, IMF Perkirakan Ekonomi RI 2023 Bakal Melambat
Dana Moneter Internasional (IMF) melihat kemungkinan perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Tiga risiko eksternal membayangi ekonomi domestik, pengetatan pasar keuangan, dampak perang Ukraina terhadap harga komoditas serta perlambatan ekonomi Cina.
IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 5,3%. Kinerja ini dinilai cukup mengesankan saat banyak negara lain mulai melambat. Indonesia diuntungkan sebagai negara eksportir komoditas di tengah lonjakan harga akibat perang.
Perekonomian secara gradual diperkirakan akan melambat ke 5% pada tahun depan. Namun, IMF menyebut lagi-lagi Indonesia masih akan tertolong oleh ekspor komoditas.
Dari dalam negeri, IMF mewaspadai kenaikan inflasi yang berisiko mengganggu perekonomian. Meski begitu, tekanan kenaikan harga-harga pun kemungkinan turun pada tahun depan. Pengendalian inflasi akan menjadi faktor kunci bagi ekonomi Indonesia tahun depan.
"Dari sisi risiko, Indonesia tidak berbeda dengan negara Asia Pasifik lainnya, bahwa ada risiko yang semakin intensif dari tiga guncangan," kata Kepala Divisi Studi Regional Departemen Asia dan Pasifik IMF Shanaka Jay Peiris dalam media briefing, Jumat (28/10).
Adapun ketiga risiko tersebut berasal dari eksternal. Pertama, pengetatan pasar keuangan global. Bank sentral AS, The Fed agresif mengerek suku bunga sehingga menimbulkan kenaikan imbal hasil alias yield di banyak negara Asia termasuk Indonesia.
Pengetatan moneter juga menyebabkan modal asing keluar dari pasar keuangan domestik menuju aset dolar. Hal ini yang juga jadi pendorong depresiasi nilai tukar bukan hanya di Indonesia tetapi di banyak negara Asia lainnya.
Kedua, perang antara Rusia dan Ukraina yang telah mendorong kenaikan harga komoditas. Namun, risiko harga komoditas ini dilihat tidak akan terlalu berdampak mengingat Indonesia diuntungkan sebagai eksporter komoditas.
Ketiga, perlambatan ekonomi Cina. Pertumbuhan Cina tahun ini diperkirakan 3,2% dan merupakan salah satu pertumbuhan paling rendah sejak 1977. Perlambatan ini bersumber dari kebijakan lockdown zero Covid-19 dan masalah di sektor properti.
"Perlambatan di Cina akan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dengan cermati," kata Jay.
