Sri Mulyani Waspadai Resesi dan Risiko Krisis Utang Global pada 2023
Tren suku bunga tinggi akibat memanasnya inflasi di banyak negara menjadi tantangan bagi pengelolaan utang di banyak negara. Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai ancaman ekonomi global tahun ini bukan hanya risiko resesi tetapi juga krisis utang yang bakal dialami puluhan negara.
"Salah satu topik dalam G20 kemarin adalah debt sustainability dan diakui di dalam statistik bahwa lebih dari 63 negara dunia dalam kondisi utangnya mendekati atau tidak berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam acara CEO Banking Forum, Senin (9/1).
Inflasi tinggi di banyak negara memicu banyak bank sentral ramai-ramai menaikkan suku bunga. Beban bunga utang yang makin mahal ini terjadi saat banyak negara telah menumpuk utangnya selama dua tahun pandemi.
"Pasti akan memberikan dampak tidak hanya resesi tapi juga kemungkinan terjadinya krisis utang di berbagai negara yang sekarang utangnya sangat tinggi," kata dia.
Sejumlah negara yang mulai menghadapi peningkatan beban utang terutama di kawasan Asia Selatan. Negara seperti Bangladesh dan Pakistan menghadapi tantangan pengelolaan utang yang tidak kalah berat dari Sri Lanka yang kini dalam kondisi krisis. Beberapa negara improter minyak dunia menurutnya juga akan menghadapi tantangan sulit.
Di sisi lain, risiko perlambatan ekonomi dunia memang menjadi skenario dasar sejumlah perkiraan lembaga internasional tahun ini. Perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan dunia melambat menjadi hanya 2,7% dari perkiraan 3,2% pada tahun lalu. Lembaga yang berbasis di Washington DC, AS, itu juga memperkirakan sepertiga dari perekonomian dunia akan merasakan kontraksi ekonomi selama dua kuartal beruntun, fenomena yang sering dipakai untuk menjelaskan terjadinya resesi teknikal.
Analisis Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober tahun lalu menunjukkan lebih dari separuh daftar 69 negara miskin telah dan akan gagal membayar utangnya. Delapan di antaranya sudah dinyatakan default alias gagal bayar utang, sedangkan 29 negara terancam tidak sanggup membayar kewajibannya.
