Kesenjangan Pendapatan Jadi Persoalan Serius Jokowi
KATADATA ? Kesenjangan pendapatan yang makin tinggi menjadi salah satu persoalan yang mesti dibenahi administrasi Joko Widodo (Jokowi).
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat lebih dari 90 persen responden yang disurveinya berpandangan terjadi ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Dari survei itu diketahui, seperlima penduduk yang berada dalam kelompok teratas menguasai 47,9 persen pendapatan nasional. Sementara 40 persen penduduk bawah hanya 17,3 persen.
Meski demikian, mayoritas masyarakat tidak memimpikan suasana sama rata sama rasa. Mereka hanya ingin terjadi redistribusi pendapatan, yakni kelompok termiskin mendapatkan proporsi yang lebih besar dari sekarang.
Menurut Kuskridho Ambardi, Direktur Eksekutif LSI, mereka menginginkan seperlima kelompok pertama turun menjadi 20 persen, sedangkan dua perlima kelompok terbawah naik menjadi 29,1 persen.
?Alasan mereka menerima perbedaan pendapatan adalah jika harga kebutuhan pokok terjangkau untuk semua orang. Sebanyak 23,6 persen responden menyatakan ini,? kata dia di Jakarta, Senin (1/9).
Dari hasil survei juga diketahui, mayoritas responden berharap pemerintahan baru dapat mengurangi kesenjangan. Caranya dengan menciptakan lapangan kerja, perlindungan kepada kelompok rentan, pendidikan dan kesehatan gratis, pemberantasan korupsi, dan bantuan model untuk usaha kecil.
Akan tetapi, mereka tidak terlalu menginginkan pemberian uang kepada kelompok miskin, pemerataan aset, atau kenaikan pajak kelompok kaya.
?Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memerlukan pekerjaan dan bukan belas kasihan atau iming-iming yang memanjakan. Bagi mereka, perlindungan sosial lebih tepat diberikan kepada kelompok miskin dan rentan,? tutur Kuskridho.
(Baca: Tujuan Ekonomi SBY Ciptakan Kelas Menengah Baru)
Firmanzah, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, mengatakan pembangunan ekonomi yang diupayakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkonsentrasi pada perbaikan struktur dasar ekonomi. Mulai dari penguatan sisi permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat, hingga pembangunan sisi suplai melalui pengembangan sektor industri nasional.
Memasuki era industrialisasi tersebut, lanjut dia, tantangan seperti kesenjangan pendapatan menjadi tidak terhindarkan. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal untuk mengatasinya melalui pengembangan sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertanian.
?Ketimpangan pendapatan bisa menjadi masalah yang serius ketika pemenuhan kebutuhan pokok tidak berjalan baik,? ujarnya.
Aviliani, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), mengatakan pemerintah harus serius mengatasi kesenjangan pendapatan dengan meningkatkan investasi yang padat tenaga kerja. Selama ini investasi di Indonesia masih didominasi oleh investasi di pasar modal.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan keahlian tenaga kerja yang tingkat pendidikannya masih rendah. Persoalan ini yang menjadi salah satu kendala bagi dunia usaha untuk mengatur kebijakan upah. Periode penguatan ini harus dicapai dalam lima tahun ke depan.
(Baca: Kelas Menengah Bertambah, Tapi Kesenjangan Makin Lebar)
Maruarar Sirait, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, mengatakan langkah pemerintah mengurangi kesenjangan sosial sudah berjalan. Walaupun tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah dihabiskan untuk program tersebut.
Jika dilakukan lebih efisien dan efektif, seharusnya dengan anggaran yang selama ini dikucurkan pemerintah harus mampu menurunkan jarak kesenjangan secara signifikan.
