Pemerintah Kaji Ulang Perlu Tidaknya Petral Dibubarkan
KATADATA ? Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk segera mengkaji ulang keberadaan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Jika diperlukan, pemerintah akan membubarkan anak usaha Pertamina, yang berkantor di Singapura tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan presiden menanyakan mengenai latar belakang, peran, kedudukan, dan segala hal mengenai Petral. Kemudian presiden menyuruhnya untuk memastikan transparansi pengelolaan Petral, sehingga perusahaan tersebut dapat benar-benar berguna untuk kesejahteraan bangsa.
Menurut Sudirman selama ini masyarakat kurang memahami secara lengkap mengenai Petral. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam menilai Petral. Petral merupakan anak usaha Pertamina yang mengurusi impor minyak.
Menurut Pertamina, pendirian Petral di Singapura, karena karena negara tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan minyak di Asia Pasifik. Namun, banyak pihak mencurigai pendirian Petral di Singapura, agar praktik mafia migas sulit terbongkar.
Sudirman pun menugaskan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, yang baru saja dibentuk, untuk mulai melakukan interaksi dengan Petral. Rencananya tim ini akan mendatangi kantor Petral di Singapura, pekan depan.
"Harus ada kesimpulan petral mau ditempatkan dimana. Mau dipertahankan atau tidak," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).
Hasil kajiannya akan disampaikan kepada masyarakat, mengenai seperti apa peran Petral dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja. Tim ini diberi batas waktu tiga bulan untuk mengkaji perlu tidaknya Petral dibubarkan.
Tindakan yang akan dilakukan pemerintah terhadap Petral pun mengacu pada hasil kajian ini. Jika berdasarkan kajian ditemukan bahwa pengelolaan Petral tidak sesuai dengan prosedur, maka ada peluang pemerintah melikuidasi perusahaan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengibaratkan Petral seperti akuarium yang keruh. Menurut dia, selama ini Petral sangat tertutup, terutama mengenai lelang minyak.
Dalam proses lelang, Faisal menduga ada semacam rekayasa. Pemenang lelang adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama, walaupun jumlah peserta lelang ada puluhan.
"Itu yang harus dibuka. Sehingga saya tahu yang tender siapa saja," katanya di Jakarta, Senin (17/11).
Menurut Faisal, dengan adanya keterbukaan tersebut akan tertutup celah adanya moral hazard dalam sektor migas. Dengan demikian, praktik mafia migas bisa lebih mudah diberantas.
