Pemerintah Bangun 40.000 Jaringan Gas Rumah Hingga 2019
KATADATA ? Pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk membangun jaringan distribusi gas bumi rumah tangga sebanyak 40.000 rumah dalam lima tahun ke depan. Padahal potensi rumah tangga yang bisa dialiri gas tersebut mencapai 7,9 juta sambungan rumah.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan 7,9 rumah tangga ini dekat dengan sumber gas dan infrastruktur gas kota. Sehingga akan sangat mudah membangun jaringan gas untuk rumah tangga di sekitarnya.
Masalahnya, pemerintah mengaku tidak mampu membiayai pembangunan seluruh jaringan gas tersebut. ?Kami membutuhkan partnership. Kami membutuhkan investasi yang sangat besar, supaya dalam lima tahun ke depan 7,9 juta rumah itu dapat tersambung,? ujar Sudirman dalam keterangannya, Minggu (26/4).
Pembangunan jaringan gas rumah tangga ini pertama kali dilakukan pada 2009. Hingga 2014, hanya ada sekitar 90.000 rumah yang sudah tersambung jaringan gas bumi menggunakan dana APBN. Sedangkan jaringan gas rumah tangga yang disambungkan oleh PGN sekitar 92.000 rumah.
Menurut Sudirman, dalam lima tahun ke depan APBN hanya akan menyediakan dana untuk membangun jaringan distribusi gas bumi rumah tangga di 10 kota. Jumlah jaringan gas yang bisa dibangun dengan anggaran negara tersebut hanya mampu menyambungan 40.000-an rumah.
Untuk pembangunan jaringan gas tersebut pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana pembangunan dan pengoperasiannya. Penunjukan ini ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2042 K/10/MEM/2015, yang ditandatangani pada 16 Maret lalu.
Selain oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur distribusi gas kota juga dilaksanakan oleh PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Pertagas rencananya akan membangun di 28 kota dengan total sambungan 81.000, sedangkan PGN akan membangun di 102 kota dengan total sambungan satu juta rumah tangga.
Pembangunan gas rumah tangga ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak bumi. Selama ini, masyarakat Indonesia masih menggunakan bahan bakar berbasis minyak, yakni minyak tanah dan elpiji (liquefied petroleum gas/LPG), untuk keperluan rumah tangga seperti memasak.
Bagi pemerintah, pembangunan jaringan gas bisa mengurangi impor minyak dan elpiji. Serta bisa mengurangi beban subsidi, karena selama ini minyak tanah dan elpiji (3 kilogram) masih disubsidi.
Bagi masyarakat, setiap rumah tangga hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp 30.000-40.000 untuk membeli gas ini. Sementara jika menggunakan Elpiji tabung 3 kilogram, masyarakat harus mengeluarkan uang sekitar Rp 60.000 per bulan.
?Ini merupakan cara kita memperoleh energi yang lebih bersih dan lebih murah. Minyak tanah terlalu mahal sudah digantikan dengan LPG. Sekarang secara bertahap, yang di kota-kota kami ganti dengan gas bumi yang lebih ringan, lebih murah dan lebih aman, safety-nya lebih baik,?
