Andrinof: Satu Deputi Dihapus, Perencanaan Infrastruktur Tetap Jalan

KATADATA ? Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan penghapusan Deputi Sarana dan Prasarana, tidak akan mengganggu perencanaan pembangunan infrastruktur.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan lima direktorat yang berada di bawah Deputi Sarana dan Prasana, akan digabungkan ke deputi yang lain. Makanya dia yakin perampingan organisasi ini akan membuat kinerja lembaganya lebih praktis dan efisien, tanpa menghambat program pemerintah.

?Merger (direktorat) itu dalam rangka efisiensi dan tidak mengurangi urusan (infrastruktur) yang telah ada,? kata Andrinof di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (8/5).

Andrinof menjelaskan beberapa Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta akan dimasukkan dalam Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Direktorat Pengairan dan Irigasi, serta Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan informatika dimasukkan dalam Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Sementara, Direktorat Transportasi dan Direktorat Pemukiman dan Perumahan akan digabung dengan Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

?Untuk memudahkan nanti akan ada Staf Ahli Bidang Infrastruktur,? ujar Andrinof.

Dia mengaku sudah lama ingin melakukan perombakan ini, namun sebelumnya terkendala beberapa agenda penting pemerintah. Pertama adalah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kedua adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Dengan perombakan ini, Bappenas berharap nantinya pembangunan infrastruktur tidak menyimpang dengan perencanaan yang telah ada. Dia mencontohkan proyek pembangunan Kereta Batubara di Kalimantan dan Pelabuhan Cilamaya yang sempat meleset dari sasaran perencanaan.

?Kami tidak ingin perencanaan pembangunan infrastruktur ini menjadi menyimpang dari perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya,? ujarnya.