Bangun Infrastruktur, Pemerintah Utang Rp 506 Triliun
KATADATA ? Pemerintah memastikan adanya pinjaman asing untuk membiayai pembangunan sebesar US$ 38 miliar atau setara Rp 506 triliun. Rencana utang ini sudah masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau Blue Book 2015-2019.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan tidak semua pinjaman tersebut digunakan untuk infrastruktur. Sekitar 92 persen atau US$ 35 miliar memang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah.
"Sedangkan sisanya, akan digunakan untuk menunjang pendidikan seperti membantu pembangunan universitas," kata Wismana saat ditemui di kantornya, Kamis malam (3/7).
Menurut dia, tidak semua proyek yang bisa dibiayai dengan pinjaman ini. Ada beberapa kriteria proyek infrastruktur diantaranya yang telah masuk dalam perencanaan jangka menengah Pemerintah. Kriteria lainnya adalah proyek yang mayoritas menggunakan bahan baku impor. Proyek tersebut juga harus bisa dibiayai dengan skema pembiayaan campuran (mix financing).
"Jadi mix financing itu juga tetap membuka ruang bagi APBN untuk masuk. Ini merupakan jalan agar proyek-proyek penting bisa berjalan pembangunannya," kata Wismana.
(Baca: Potensi Dana Non-Perbankan untuk Infrastruktur Mencapai Rp 852 Triliun)
Dia juga menjelaskan lebih dari 50 persen dari pinjaman ini akan dialokasikan kepada proyek yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Perhubungan juga tercatat mendapatkan alokasi dari total pinjaman tersebut sebesar US$ 5 miliar.
Ada beberapa proyek infrastruktur yang akan dibiayai pinjaman ini salah satunya waduk. Dari 49 waduk yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR hingga 2019, sekitar 10 diantaranya dibiayai oleh pinjaman ini. "Lalu ada lagi untuk pembangunan jalan tol, irigasi, dan juga pembangunan pembangkit listrik," kata Wismana.
Semua proyek yang menggunakan pinjaman ini akan mulai dikerjakan tahun depan. Pencairan pinjaman pun dilakukan bertahap. Pencairan tahap awal sebesar US$ 25 miliar, kemudian sisanya akan dicairkan mengikuti kebutuhan proyek infrastruktur ke depan.
(Baca: Bank Dunia Tawarkan Utang Rp 145 Triliun)
Blue book ini nantinya akan ditawarkan kepada sejumlah lembaga pembiayaan multilateral. Namun, dia tidak bisa memastikan siapa saja lembaga multilateral yang akan masuk memberikan utang tersebut. "Saat ini penawaran paling besar dari World Bank sebesar US$ 14 miliar dari total US$ 38 miliar," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan bahwa pinjaman berasal dari sejumlah lembaga pembiayaan multilateral seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, JICA, serta Islamic Development Bank (IDB). Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat menyebut bahwa pemerintah juga akan mengandalkan pinjaman dari bank infrastruktur Asia yang digagas Cina, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
(Baca: IDB Tawarkan Utang Rp 66 Triliun)
