Pemerintah Kaji Penyaluran Elpiji 3 Kilogram Menggunakan Sidik Jari
KATADATA ? Pemerintah terus mengupayakan pengendalian penyaluran gas elpiji bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penjualan elpiji 3 kilogram dengan menggunakan sidik jari atau finger print.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan ada tiga opsi yang sedang dibahas mengenai sistem pemberian subsidi ini. Tiga opsi tersebut yakni dengan sistem kartu, sidik jari atau dengan memberikan uang langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Menurut dia saat ini pembahasannya sudah mengerucut ke satu opsi, yakni dengan menggunakan sidik jari. Cara ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan menggunakan kartu ataupun BLT.
"Sistem ini tidak bisa dipalsukan, kalau kartu kan bisa dipalsukan, bisa hilang. Jadi setiap orang yang dapat subsidi, kalau mau beli elpiji langsung scan finger print (memindai sidik jarinya)," kata dia di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (15/7).
Selain itu, kata dia, cara ini lebih murah dibandingkan dengan sistem kartu. Perhitungannya, untuk sistem kartu membutuhkan dana sebesar US$ 2 per kartu. Sementara jika menggunakan sistem sidik jari, total biayanya akan lebih mudah. Namun, dia belum bisa menyebutkan berapa besar perbandingan biayanya.
"Lebih murah, finger print karena agen dan pangkalan hanya sediakan alatnya. Kita suruh mereka sediakan alatnya, data dan sistemnya dari kita," ujar dia.
Sistem sidik jari ini akan diuji coba terlebih dahulu oleh pemerintah di beberapa daerah. Jika berhasil, maka akan diterapkan di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang akan dijadikan pilot project untuk sistem ini adalah di Batam. Waktu uji coba akan diperkirakan akan dilakukan sekitar Agustus atau September.
(Baca: Pemerintah Minta Alokasi Elpiji 3 Kg Tahun Depan Ditambah)
Nantinya setiap rumah tangga akan didata untuk tiga anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga akan dijatah sebanyak satu tabung setiap bulan. Untuk pembelian tabung keempat, akan dikenakan harga normal yang tidak disubsidi.
Mengenai siapa saja masyarakat yang akan mendapat subsidi ini, Wiratmaja menyebut pemerintah sudah memiliki datanya.
