Jokowi Minta Kementerian BUMN Sinergikan PGN dan Pertagas
KATADATA - Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kurang berjalan dengan baik, khususnya di sektor gas. Dia mengingatkan agar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas untuk lebih dapat bersinergi dengan baik.
Teguran Jokowi ini diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Dia mengatakan Jokowi mencontohkan koordinasi yang buruk pada kedua perusahaan di bidang pemipaan. Hal ini membuat lambannya pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri.
"Kemarin Presiden singgung kami semua, [PGN dan Pertagas] masih kurang sinergi di perpipaan. Tolong ke depan lebih disinergikan," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/10).
(Baca: Harga Gas Industri Turun, Pertagas Tolak Pangkas Biaya Angkut Gas)
Rini juga mengaku terus berupaya agar kedua BUMN tersebut bisa saling bersinergi. Namun Rini enggan menyebutkan apakah kedua BUMN ini akan dimerger menjadi satu, atau ada cara lain. Dia hanya mengatakan Jokowi ingin sinergi BUMN diarahkan pada pembentukan holding.
Rini pun berkomitmen merealisasikan keinginan Jokowi Tersebut. Masalahnya, langkah ini agak sulit dilakukan dengan cepat. Untuk tahap awal, kementerian akan membuat peta jalan (roadmap) BUMN. Roadmap ini nantinya akan tetap mengikuti arahan dari Jokowi.
Menurut Rini, masalah PGN dan Pertagas akan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam roadmap tersebut. Namun, dia tidak mau menjelaskan seperti apa gambaran besar roadmap ini, dan apa yang akan dilakukan untuk PGN dan Pertamina. Tidak menutup kemungkinan, dalam PGN dan Pertagas akan digabung dalam roadmap ini.
"Pertagas dan PGN kami lihat ini salah satu program dari roadmap. Nanti setelah roadmap akan terlihat akan dilakukan apa, sehingga ke depan tingkatkan kinerja," ujar dia.
