Jokowi Minta Empat Kementerian Lelang Proyek Lebih Cepat
KATADATA - Meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo langsung meminta agar kementerian segera mempersiapkan proses penggunaan anggarannya. Ada empat kementerian yang harus menggelar proses lelang secepatnya karena memiliki anggaran paling besar.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden dalam rapat kabinet hari Senin ini (2/11) meminta setiap kementerian atau lembaga negara (K/L), terutama yang mempunyai belanja modal untuk infrastruktur, sudah harus melakukan lelang sejak saat ini. “Sejak APBN 2016 disahkan, maka setiap K/L dapat melakukan lelang,” katanya seusai rapat kabinet.
Dari semua kementerian dan lembaga negara itu, ada empat kementerian yang harus menggelar lelang lebih cepat karena memiliki proyek infrastruktur paling banyak. Yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kalau mengacu APBN 2016, Kementerian PUPR menempati posisi pertama kementerian dengan anggaran belanja terbesar yaitu Rp 104,1 triliun. Sedangkan Kementerian Perhubungan menduduki posisi ketujuh setelah Kementerian Pertahanan, Kepolisian, kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, senilai Rp 48,5 triliun. Adapun Kementerian Pertanian menduduki posisi ke-10 dengan nilai Rp 31,5 triliun.
Menurut Bambang, proses lelang dapat dimulai setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) rampung bulan Desember nanti. Lalu, pemerintah dapat membuat kontrak dengan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek infrastruktur tersebut. “Januari (2016) menjadi termin pembayaran pertama,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mempercepat lelang sebanyak 660 paket proyek pada September lalu. Total nilai proyek tersebut Rp 11,1 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2016. Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto Husaini mengatakan, lelang dini tersebut merupakan upaya kementerian agar penyerapan anggaran tahun depan bisa maksimal. “Sehingga mulai Januari itu sudah masuk kontrak dan pengerjaan,” katanya.
(Baca: September, Kementerian PUPR Percepat Lelang 660 Paket Proyek 2016)
Selama ini, anggaran tahunan kementerian dan lembaga negara sering tidak terserap 100 persen karena keterlambatan proses pencaiarannya. Misalnya, penggunaan anggaran Kementerian ESDM hingga akhir September lalu masih sekitar Rp 6 triliun dari total alokasi dalam APBNP 2015 yang sebesar Rp 15,4 triliun. “Kalau dapat akhir tahun ini (penyerapan anggaran) 70 persen, syukur-syukur 80 persen, (saya) sudah sangat senang. Sebab, selama ini 60 persen ke bawah," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
