Penerimaan Pajak Baru 60 Persen, Defisit Anggaran Terancam Membesar
KATADATA - Tahun ini tinggal tersisa dua bulan lagi. Namun, realisasi penerimaan pajak per tanggal 4 November lalu baru mencapai Rp 774,4 triliun atau 59,8 persen dari total target penerimaan pajak 2015 senilai Rp 1.294,3 triliun. Jumlah penerimaaan pajak bulan Oktober lalu hanya naik 6 persen dari bulan sebelumnya.
Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan penerimaan pajak terbesar dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp 400,4 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan PPn Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp 311,9 triliun. Sedangkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Rp 13,8 triliun, PPh migas Rp 43,7 triliun, serta pajak lainnya senilai Rp 4,4 triliun.
"Ini realisasi pajak yang kami sampaikan per awal November," katanya dalam konferensi pers di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis sore (5/11). Alhasil, Sigit memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun nanti cuma sekitar 87-88 persen dari target.
Artinya, selisih antara realisasi dengan target (shortfall) penerimaan pajak mencapai Rp 155 triliun. Dampaknya tentu saja akan mengganggu penerimaan negara dan membengkaknya defisit anggaran tahun ini yang ditargetkan 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pernah mengatakan defisit anggaran per 7 Oktober 2015 mencapai Rp 265,71 triliun atau sekitar 2,27 persen dari PDB. Namun, Sigit memastikan target shortfall pajak maksimal sebesar Rp 160 triliun.
Demi memacu realisasi penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir di tahun ini, Ditjen Pajak akan melakukan beberapa upaya. “Kami telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai pajak agar siap bekerja hingga malam untuk kejar target ini," kata Sigit. Bahkan, Ditjen Pajak akan memotong tunjangan kinerja para pegawainya sebesar 15 persen kalau realisasi penerimaan pajak tahun ini cuma 85 persen hingga 90 persen.
Upaya lainnya adalah memaksimalkan penerapan kebijakan tahun pembinaan (reinventing policy) untuk mengejar target penerimaan pajak. Hingga akhir tahun ini, dia mengklaim akan mendapatkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 300 triliun dari kebijakan itu.
Sebagai perbandingan, pada Oktober lalu, Ditjen Pajak berhasil mengantongi penerimaan pajak sekitar Rp 75 triliun dari reinventing policy tersebut. "Sudah kami catat, Wajib Pajak yang sejak April lalu berjanji membayar itu akan menambah (penerimaan) Rp 300 triliun," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, seretnya realisasi penerimaan pajak tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Seharusnya kami di kabinet sudah harus menyampaikannya ke Presiden secara jelas. Perlu melaporkan perkiraan realisasinya agar tidak menjadi tanda tanya di masyarakat dan di pasar,” katanya. Selain melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga saat ini kepada presiden, juga menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengejar target penerimaan tersebut.
Menurut Darmin, seretnya penerimaan pajak hingga saat ini karena pengaruh perlambatan ekonomi. “Kalau di perhatikan setelah krisis global tahun 2009, penerimaan pajak kita juga mulai melambat,” katanya.
