Kisruh Setya Novanto-Freeport, MKD Rawan Diintervensi
KATADATA - Bola panas rekaman pertemuan tiga orang yang membicarakan skenario perpanjangan PT Freeport Indonesia bergeser ke Mahakamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD). Senin pekan depan, Mahkamah mulai membuka sidang atas dugan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto, yang hadir dalam pertemuan di Pacific Place dengan pengusaha migas Muhamad Reza Chalid dan Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsuddin.
Yang mengkhawatirkan, kata Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, Mahkamah Kehormatan rawan diintervensi. Hal itu, misalnya terlihat dari upaya percobaan suap terhadap Junimart Girsang. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan ini kabarnya mendapat tawaran US$ 20 juta atau sekitar Rp 26 miliar. “Dia bilang, ada yang menawari. Saya katakan, jangan mau menerima,” kata Hasanuddin kepada Katadata, Jumat, 27 November 2015.
Mendapat masukan seperti itu, kata Hasanuddin, koleganya di Fraksi PDI Perjuangan itu mengiyakan dan menyatakan akan berhati-hati. “Siap, Bang,” kata Junimart sebagaimana diutarakan kembali oleh Hasanuddin. (Baca: Kisruh Freeport, MKD Akan Buka Rekaman Setya Novanto).
Kisruh rekaman ini bermula dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan. Berbekal transkrip dan rekaman pertemuan di hotel di kawasan SCBD, Semanggi itu, Sudirman melayangkan surat perihal “Laporan Tindakan Tidak Terpuji Sdr. Setya Novanto”. Dia mengungkapkan Setya Novanto bersama Reza beberapa kali bertemu dengan Maroef Samsuddin.
Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung pada 8 Juni lalu sekitar pukul 14.00 WIB, di Pacific Place, Jakarta, Setya diduga menjanjikan kelanjutan kontrak Freeport. Politikus Partai Golkar ini juga ditengarai meminta jatah saham pada proyek pembangkit listrik tenaga air Uru Muka di Kabupaten Mimika, Papua, yang berkapasitas satu gigawatt.
