Pemerintah Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Blok Masela
KATADATA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memutuskan revisi proposal perencanaan pembangunan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela yang diajukan oleh Inpex Masela Ltd. Saat ini, proposal tersebut masih dikaji, terutama mengenai skema pengembangan wilayah keberadaan blok kaya gas di Laut Arafuru, Maluku tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, akan membentuk badan pelaksana percepatan pembangunan di Maluku. Rencana ini mengacu kepada hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga internasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan beberapa universitas ternama seperti Universitas Indonesia mengenai skema terbaik untuk pengembangan Blok Masela.
Dengan skema pengolahan di laut (offshore), ada dana sekitar Rp 5 triliun yang bisa disisihkan setiap tahun. Dana penghematan inilah yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Percepatan Pembangunan untuk pengembangan wilayah Maluku, yang merupakan lokasi Blok Masela.
(Baca: Pemerintah Godok Konsep Development Fund untuk Blok Masela)
Menurut Sudirman, skema dana penghematan ini juga diterapkan di negara tetangga, yakni Malaysia. Negeri jiran itu membentuk suatu badan untuk pengelolaan daerah minyak dan gas bumi (migas). “Presiden memberikan preferensi ini,” katanya seusai acara penandatanganan kontrak bersama APBN di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2).
Meski secara prosedural, Menteri ESDM berhak memutuskan skema pengembangan Blok Masela, sampai saat ini belum keputusan apakah kilang pengolahan akan dibangun di darat atau laut. Sudirman mengatakan masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Alasannya, proyek ini membutuhkan investasi yang besar dan menjadi perhatian publik. Adanya arahan dari Presiden diyakini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Apalagi Presiden sudah mendengar masukan dari berbagai pihak, baik yang menganggap skema on shore yang terbaik, atau sebaliknya.
