Pemerintah Siapkan Inalum Jadi Induk Usaha BUMN Pertambangan
KATADATA - Pemerintah menargetkan terbentuknya dua holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini. Salah satu holding yang ditargetkan dapat terbentuk tahun ini adalah sektor pertambangan. Di sektor tambang ada empat BUMN yang akan berkonsolidasi menghasilkan holding, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan PT Timah (Persero) Tbk.
Rencana pembentukan holding BUMN ini sampai dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas mengenai holding BUMN di Kantor Presiden, Senin (29/2). Salah satu pejabat yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan untuk BUMN Pertambangan, sempat disinggung bahwa Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan didorong menjadi induk usaha. Namun, ini belum final, masih akan ada pembahasan lanjutan di Kementerian BUMN. “Yang akan menjadi holding itu BUMN yang 100 persen punya negara,” ujarnya usai rapat tersebut.
Dalam Roadmap BUMN 2015-2019 yang diserahkan Menteri BUMN Rini Soemarno akhir tahun lalu, disebutkan ada dua opsi yang bisa dilakukan untuk holding BUMN pertambangan. Pertama, menjadikan Inalum sebagai induk usaha, yang membawahi Bukit Asam, Aneka Tambang (Antam), Timah, dan PT Freeport Indonesia. Opsi kedua, membentuk badan usaha baru yang disebut sebagai Indonesia Resources Company.
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pembentukan holding ini. BUMN pertambangan mineral batubara dan industri hilirnya akan melakukan konsolidasi, sehingga ekuitasnya bertambah besar. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk mencari pendanaan dan tidak lagi mengandalkan anggaran negara.
Pemerintah juga akan mendorong BUMN pertambangan ini untuk melakukan hilirisasi dengan membangun industri pengolahan dan pemurnian. Sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk pertambangan seperti Feronikel dan lainnya. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang menguras devisa.
Saat ini Kementerian BUMN sedang menyiapkan proses pembentukan holding ini. Salah satunya dengan mengubah aturan yang bisa menghambat rencana ini dan menjadikan payung hukumnya saat ini. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pihaknya mendapat dukungan dari Presiden Jokowi mengenai rencana ini. Jokowi menekankan yang paling utama holding ini betul-betul bisa meningkatkan efisiensi dan memberikan tambahan kemampuan BUMN untuk pendanaan. Sehingga bisa lebih mudah dalam melaksanakan program-program pembangunan seperti hilirisasi tambang.
Kementerian BUMN pun memiliki beberapa target untuk sektor pertambangan. Pada 2019 ditargetkan terbangun dua pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) produk Feronikel yang memiliki kapasitas 40.000 nikel dalam feronikel (tni). Saat ini baru ada smelter Fenorikel dengan kapasitas 18.000 tni. Selain itu tiga tahun ke depan, penjualan batu bara meningkat dari 20 juta ton menjadi 48 juta ton. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) juga meningkat dari 266 megawatt (mw) menjadi 1.900 mw. Tidak hanya itu, penerimaan tiga BUMN tersebut juga meningkat menjadi Rp 75 triliun menjadi Rp 45 triliun.
Rini berharap pembentukan holding BUMN pertambangan bisa segera terealisasi tahun ini. “Insya Allah (holding) pertambangan mungkin bisa tahun ini,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/2).
