Tiga Usulan Kadin agar Pemerintah Fokus Ciptakan Lapangan Kerja
Sejak September tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan 11 paket kebijakan ekonomi untuk menghadapi kondisi perlambatan ekonomi global. Paket terhadap diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap perbaikan ekonomi di dalam negeri. Namun, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti efektivitas 11 paket itu.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menilai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang sudah tepat. "Tapi Kadin ingin melihat paket itu harus memiliki tujuan dan arah kemana. Kalau tidak akan sporadis,” katanya dalam acara pengukuhan pengurus Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (5/4).
Sedangkan bagi Kadin, tujuan semua paket kebijakan itu seharusnya cuma satu yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Rosan, hal itu mutlak dilakukan karena jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 250 juta jiwa membutuhkan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Setelah itu, tujuan akhir berupa pemerataan ekonomi dapat direalisasikan.
Di tengah persaingan global yang semakin terbuka, Kadin menyarankan setidaknya tiga skala prioritas yang harus diperhatikan pemerintah dengan berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Pertama, sumber daya manusia (SDM) dengan peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Menurut Rosan, pembangunan infrastruktur atau penyederhanaan perizinan tidak akan ada berguna kalau kurang pemahaman masyarakat. Para pengusaha juga berharap pemerintah dapat menyediakan tenaga kerja siap pakai, yaitu tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilannya masing-masing.
(Baca: Jokowi Prioritaskan Pembangunan Industri Padat Karya)
Kedua, pemerintah harus memperhatikan industri strategis, seperti kelapa sawit dan karet. Sebab, industri kelapa sawit dapat menyerap tenaga kerja sampai 11 juta orang. Selain itu, Indonesia memang salah satu produsen terbesar dua komoditas tersebut. Untuk itu, pemerintah dapat memberikan insentif agar para pelaku industri kelapa sawit dan karet bisa bersaing di pasar internasional.
Ketiga, terkait dengan ekonomi digital. Rosan melihat, ekonomi digital akan menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia di masa depan. Hal tersebut tercermin dari nilai e-commerce di dalam negeri saat ini yang mencapai US$ 24 miliar dan diproyeksi akan mencapai US$ 130 miliar pada 2020 mendatang. "Ini sangat positif dan harus didorong maju,” katanya. Ia menambahkan, mayoritas pengusung industri ini adalah anak muda sehingga membutuhkan insentif dari pemerintah. “Jangan diberi pajaklah, beri insentif.”
(Baca: Kadin Kecam Kenaikan Tarif Kontainer Demi Target Dwelling Time)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik saran dan rekomendasi tersebut dari Kadin. Pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan. "Untuk itu, saya betul-betul mengundang Kadin duduk bersama pemerintah," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhit Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak imun terhadap kritik, termasuk kritik terhadap paket kebijakan ekonomi. Namun, mereka haruslah bertanggung jawab dan tidak boleh sembarangan melontarkan kritik.
Setengah becanda, Luhut mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang pengusaha juga yang tahu keluhan semacam itu. "Silakan kritik, pemerintah tidak akan sensi kok. Asalkan jangan ngawur saja," katanya.
(Baca: Diprotes Pengusaha, Pemerintah Buka Peluang Iuran Tapera Diubah)
Luhut menjelaskan, Presiden Joko Widodo secara khusus memerintahkan dirinya untuk menyampaikan kepada Kadin agar membantu mengevaluasi kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Sebab, mayoritas anggota Kadin adalah perusahaan swasta yang paling paham mengenai implementasi kebijakan pemerintah. Apalagi, pemerintah tidak bisa sendirian melakukan perbaikan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan Kadin agar menjaga pemerataan pembangunan di daerah untuk mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah. Karena, secara rata-rata pemerintah telah mengeluarkan dana Rp 1.000 triliun untuk membangun infrastruktur. "Jangan sampai tidak ada keadilan di sini," kata Luhut.
Kontributor: Miftah Ardhian, Ameidyo Daud
