Draf RUU Migas Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dapat selesai tahun ini. Mengingat RUU Migas termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016.
Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja berharap DPR segera mengundang pemerintah untuk membahas penyusunan draf dan naskah akademik RUU tersebut. Sehingga pembahasannya bisa rampung tahun ini.
Pemerintah sudah memiliki usulan mengenai aturan di sektor migas. Untuk hulu migas, Pemerintah akan memperkuat PT Pertamina. Sementara SKK Migas akan berubah menjadi BUMN Khusus yang mewakili pemerintah sebagai mitra dari kontraktor migas.
BUMN Khusus ini nantinya akan mengurusi dari segi bisnis, sementara hak pertambangan tetap di tangan Pemerintah. “Ini yang sedang kami pilah-pilah,” kata Wiratmaja dalam keterangannya yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Kamis (21/4). (Baca: Pemerintah Tak Ingin Pertamina Gantikan Peran SKK Migas)
Sementara dari sisi hilir migas, Pemerintah berencana membentuk Badan Pengangga Gas Bumi. Dengan adanya badan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh harga yang sama. Pasalnya, harga gas di Indonesia saat ini masih sangat beragam. Misalnya, harga gas di Pulau Jawa dan Sumatera Utara yang jauh berbeda. Demikian pula harga gas di Indonesia Timur.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widhya Yudha mengatakan sudah ada titik temu dalam beberapa hal terkait draf RUU Migas di komisinya. Saat ini hanya tinggal menggabungkan pandangan dari semua fraksi di komisi VII untuk penyusunan draf dan naskah akademiknya. Setelah final,
Dia berharap setelah menggabungkan semua pandangan fraksi di Komisi VII dan memasukkannya ke naskah akademik, maka akan segera dibahas di Badan Legislatif DPR. Setelah itu, dirapatkan di Badan musyawarah untuk dibawa ke rapat Paripurna.
