Bojonegoro Sukses Kelola Dana Migas Siasati Kejatuhan Harga
Daerah yang memiliki ladang minyak dan gas memperoleh pemasukan besar dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Begitu harga minyak mentah dunia merosot, pendapatan mereka pun terpangkas drastis. Karena itu Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) sempat menilai DBH tidak efektif membangun daerah.
Namun hal itu tidak terjadi di Bojonegoro. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi malah memuji pemerintah daerah di Jawa Timur itu dalam mengelola aset migas di wilayahnya. Pejabat daerah mampu memanfaatkan aset migasnya untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam menikmati efek ganda operasional migas di wilayah Blok Cepu, Jawa Timur ini. (Baca juga: SKK Migas: Dana Bagi Hasil Masela Kurang Efektif Bangun Maluku).
Menurut Amien, daerah penghasil migas memang harus mensukseskan kegiatan operasi migas agar bisnis unit di daerah dan keahlian individu lokal berkembang. Dalam hal ini, Bojonegoro dinilai dapat memanfaatkan dana bagi hasil dengan baik untuk mengembangkan daerahnya. “Manfaatkan DBH migas untuk mengmbangkan supplier, vendor lokal, dan mengembangkan pendidikan,” kata Amien dalam Konvensi ke-40 Asosiasi Industri Migas Indonesia (IPA) di Jakarta, Jumat 27 Mei 2016.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Rukijo menyatakan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, menjadi andalan bagi sebagian besar daerah terutama di Sumatera dan Jawa. Tak heran ketika harga migas turun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terguncang. Sebab, dana bagi hasil turun seiring peneriman perusahaan yang menyusut.
Dengan kondisi ini, daerah yang terlambat menyiapkan antisipasi akan terengah-engah. Bahkan, kata Rukijo, ada daerah yang sudah kaya malah mengalami kesulitan. “Seperti Riau akan defisit luar biasa. Bupati Karimun menyampaikan tahun ini defisit Rp 280 miliar, karena turunnya harga minyak,” katanya.
