Serikat Pekerja Tolak SKK Migas di Bawah Menteri dan Pertamina
Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menolak institusinya di bawah kementerian atau Pertamina. Ini terkait dengan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Migas (RUU Migas) yang sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua Serikat Pekerja SKK Migas Dedi Suryadi mengatakan badan atau lembaga pengelola energi yang saat ini berada di SKK Migas harus berada di bawah Presiden. Hal ini berkaca dari kasus pengembangan Blok Masela. Pengembangan blok tersebut diputuskan Presiden Joko Widodo langsung demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Dengan contoh tersebut, ke depan tidak bisa lagi posisi Badan atau Lembaga Pengelola Energi di bawah menteri atau di bawah perusahaan terbatas (Persero). “Kami mengusulkan dibentuk sebuah lembaga permanen untuk mengelola energi yang posisinya langsung di bawah Presiden Republik Indonesia,” kata Dedi berdasarkan keterangan resminya akhir pekan lalu. (Baca: Gerakan Pekerja Usulkan SKK Migas Langsung di Bawah Presiden)
Serikat Pekerja juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan revisi UU Migas agar disahkan menjadi undang-undang. Sebab, saat ini muncul ketidakpastian dan keraguan di kalangan pekerja SKK Migas maupun investor di sektor hulu migas karena status lembaga SKK Migas masih bersifat sementara.
Jika SKK Migas menjadi lembaga permanen, BUMN Khusus atau salah satu BUMN di bawah Badan Pengelola Energi, maka dapat dipastikan pekerja akan menjadi lebih bersemangat berbakti untuk negara. “Kami pastikan jika lembaga ini menjadi permanen maka produksi minyak dan gas bumi nasional dapat kami tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dedi. (Baca: Produksi Migas Merosot dalam Satu Bulan Terakhir).
