Menteri Sri Mulyani Fokus Kelola APBN untuk Stimulus Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang penting sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi hambatan perekonomian saat ini. Karena itu, prioritas utamanya sebagai menteri yang baru dilantik, Rabu (27/7) siang ini, adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bermanfaat sebagai instrumen untuk stimulus ekonomi.
Untuk itu, Sri akan berkoordinasi dari sisi perencanaan dan penganggaran APBN dengan 10 kementerian dan lembaga (K/L). Dengan begitu, APBN menjadi tepat sasaran untuk mendorong perekonomian sekaligus memperbaiki pondasi ekonomi.
“Saya akan memahami secara detail dari sisi pembiayaan dan belanja (APBN). Bekerja sama dengan Bappenas dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Sri saat serah terima jabatan dengan Bambang Brodjonegoro, yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas.
(Baca: Sri Mulyani Memuji Dua Kebijakan Pemerintahan Jokowi)
Di awal jabatannya ini, Sri menyakini, harmonisasi dan sinkronisasi APBN sebagai instrumen fiskal mampu mengentaskan kemiskinan, mendorong perekonomian, meningkatkan pemerataan, dan mengurangi kesenjangan. Karena itu, perlu ada sinkronisasi kebijakan fiskal dengan moneter. “Fiskal itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi bagian awal bagi kebijakan ekonomi secara umum dan pemerintah.”
Selain itu, Sri akan mempelajari seluruh hal yang telah dirancang oleh Bambang selama menjabat Menteri Keuangan. Termasuk di antaranya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), yang berkaitan degan target dan kebijakan yang ditetapkan.
Ia pun memastikan bahwa tax amnesty akan dikaji sebagai bagian dari seluruh kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab. “Saya akan lihat secara hati-hati dalam hal perencanaan dari berbagai kebijakan yang sudah dibuat. Saya akan diskusi dengan seluruh Eselon I untuk melihat prioritas utama dan mana yang harus diperbaiki,” katanya.
(Baca: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Rapuh)
Dalam kesempatan itu, Bambang berharap kerjasama antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan semakin baik. Sebab, kunci dari pergerakan ekonomi khususnya adalah belanja yang tepat sasaran.
Bappenas bertugas merancang perencanaan termasuk belanja prioritas dan prinsip anggaran mengikuti program (money follow program). Sementara itu, Kementerian Keuangan mengeksekusi dengan baik dan mendorong K/L untuk membelanjakan anggaran secara cepat, tepat, dan efisien. “Saya yakin dengan kepemimpinan Sri Mulyani yang pernah di Bappenas juga, kerja sama ini bisa berjalan dengan baik,” kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmadi Noor Supit, yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai kembalinya Sri Mulyani menduduki kursi Menteri Keuangan akan meningkatkan kepercayaan pasar. Menurutnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memiliki pengalaman sebagai Menteri Keuangan dan Menteri PPN.
(Kolom: Panama Papers dan Ketidakadilan Sistem Pajak)
Kelebihan lainnya, yakni sudah dipercaya di dunia internasional sehingga tidak sulit mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Kehadiran Sri juga diharapkan membuat penerapan pengampunan pajak menjadi lebih efektif. “Soal penerimaan pajak, meyakinkan orang mau mengembalikan uang ke Indonesia untuk tax amnesty. Ini membutuhkan pancingan yang betul-betul serius,” ujar dia.
Sedangkan Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Misbakhun mengaku akan mendukung kebijakan yang dibuat Sri Mulyani sepanjang bermanfaat bagi rakyat. Ia mengakui Sri memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni untuk mengemban jabatan Menteri Keuangan.
Tetapi, dia mengingatkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan penanganan yang baik.“Permasalahannya adalah bahwa situasi saat ini bukan situasi yang bagus,” kata salah seorang inisiator Panitia Khusus Bank Century tahun 2009 silam yang berujung pada mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan.
