Kementerian ESDM-Komisi VII Sepakat Lifting Minyak 815.000 Bph di 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR menyepakati target lifting atau produksi siap jual minyak 2017 lebih rendah dari 2016. Targetnya hanya 815.000 barel per hari (bph), turun dibandingkan tahun ini yang mencapai 820.000 bph

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan kesepakatan tersebut diambil setelah berunding dengan sejumlah fraksi yang tergabung dalam komisi VII DPR. "Komisi VII DPR setuju dengan lifting minyak di angka 815.000 bph," kata dia di Gedung DPR Jakarta, Selasa (6/9). (Baca: Pemerintah Beri Insentif Melalui Revisi Aturan Cost Recovery)

Menurutnya, target lifting minyak itu merupakan angka yang realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Sementara untuk lifting gas, tetap di level 1,15 juta barel setara minyak per hari (bsmph). Ini tidak berubah dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (2016).

Sebenarnya Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan target yang lebih rendah lagi. Eloknya target lifting minyak untuk 2017 ditetapkan sebesar 780.000 barel per hari (bph). Ini sesuai dengan nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Karena sudah disepakati, Kementerian ESDM akan tetap menerima hasil keputusan dari rapat Komisi VII. “Akan kami upayakan, tapi tidak mudah juga. Sudah diputuskan juga," kata Luhut di sela-sela rapat.

Salah satu yang diandalkan untuk mengejar target lifting adalah produksi minyak dari Blok Cepu. Namun, Luhut tidak mau terburu-buru memutuskan untuk semakin menggenjot produksi di blok migas tersebut. (Baca: Exxon Usulkan Produksi Blok Cepu 2017 Naik Hingga 200 Ribu Barel)

Pemerintah harus tetap berhati-hati, meski Exxon sudah menyampaikan bisa memproduksi hingga 200.000 bph. Menurut Luhut Exxon bersedia meningkatkan produksi dan sudah menghitung tambahan investasi US$ 2 juta untuk mencapai produksi 200.000 bph. “Menurut mereka begitu, tapi kan saya harus lihat juga,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah meminta untuk menyetujui kenaikan produksi Blok Cepu hingga 200.000 bph. Padahal SKK Migas sudah memaparkan risiko jika memproduksi lebih dari 165.000 bph.

Salah satu risiko untuk menaikkan produksi Blok Cepu adalah garansi dari kontraktor EPC 1 tidak berlaku lagi. Artinya jika ada kerusakan untuk fasilitas produksi, ExxonMobil yang akan menanggungnya. (Baca: Tujuh Alasan SKK Migas Tolak Produksi Blok Cepu Lewati 165 Ribu Bph)

Menurut Amien, SKK Migas juga tidak bisa memaksa ExxonMobil untuk menjual minyak hasil produksi dalam negeri jika produksi dinaikkan. “Kalau punya Exxon, mau dijual ke mana ya terserah Exxon kan. Bagian negara dijual ke mana kan terserah Pertamina. Karena SKK migas sudah menunjuk Pertamina untuk menjual,” kata dia.