Ribuan Pekerja Freeport Mogok
Kegiatan operasional PT Freeport Indonesia mengalami gangguan. Gangguan tersebut berupa aksi pemogokan kerja oleh ribuan pekerja perusahaan pertambangan mineral dan emas di Papua itu.
Vice President Corporate Coomunication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, sekitar 1.000 pekerja melakukan aksi pemogokan sejak Rabu (28/9) pekan lalu. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan alasan pemogokan tersebut. “Alasan mogok belum bisa kami keluarkan, karena masih dalam perundingan,” kata dia kepada Katadata, Senin (3/10).
(Baca: Luhut Peringatkan Freeport Agar Tak Mendesak Perpanjangan Kontrak)
Yang pasti, menurut Riza, aksi mogok itu telah berdampak terhadap operasional pertambangan di tambang terbuka Grasberg. Freeport Indonesia sedang berupaya mengatasi masalah tersebut dan mengembalikan operasi tambang terbuka secepatnya.
Meski operasi pertambangan di tambang terbuka Grasberg terpengaruh, Riza mengatakan, aksi mogok itu tidak sampai mengganggu operasi tambang bawah tanah. “Sementara operasi pabrik pengolahan masih berlangsung secara terbatas,” ujar dia. (Baca: Tambang Bawah Tanah, Freeport Siapkan US$ 18 M)
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Mineral dan Batubara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan revisi aturan ini guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha pertambangan.
Aturan ini juga sebagai antisipasi jika revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tak kunjung selesai. Apalagi, pada 12 Januari tahun depan mineral hasil pemurnian saja yang diizinkan untuk ekspor. (Baca: Luhut Usulkan Pelonggaran Ekspor Mineral Mentah di RUU Minerba)
Dengan revisi aturan ini, diharapkan tidak membuat investor resah. “"Kalau memang nanti ditutup, tidak boleh lagi ekspor konsentrat terutama yang besar ya Freeport maupun Newmont maka harus ada dibuat regulasi yang jelas. Kira-kira seperti itu," kata Teguh di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/9).
