Ada Kendala, Sejumlah Proyek Strategis Berpotensi Dipangkas
Pemerintah membuka kemungkinan memangkas beberapa proyek strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Rencana pemangkasan ini dikarenakan ada beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan beberapa proyek tersebut.
Dalam Perpres 3/2016, ada 225 proyek infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai proyek strategis nasional. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akan membuat daftar mana saja proyek infrastruktur strategis nasional ini yang terkendala.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya sedang mengkaji apa saja kendala yang terjadi dalam proyek-proyek tersebut. Targetnya, hasil kajian ini akan rampung pada awal Desember mendatang.
Dia menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi proyek strategis ini, antara lain adanya kesamaan dengan proyek lain. Misalnya, nama proyek ini sama dengan yang diajukan Kementerian dan Lembaga (K/L), kesamaan dengan proyek daerah yang ternyata dianggap belum prioritas oleh K/L, serta permintaan pemda sendiri agar proyek ini tidak dikerjakan.
"Itu bisa kami drop, seperti jalan tol dalam kota Surabaya itu daerah meminta agar tidak dibangun," kata Wahyu dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Rabu (16/11).
Meski dikeluarkan dalam proyek strategis nasional, Wahyu memastikan bukan berati pelaksanaan proyek tersebut akan berhenti. Proyeknya masih bisa tetap dijalankan, tapi tidak termasuk proyek prioritas yang perlu segera dipercepat pelaksanaannya.
"Yang keluar daftar, tetap dilanjutkan misalnya dengan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L)," katanya. Adapun untuk proyek yang masih terkendala lahan maka pemerintah akan mengandalkan uang pembebasan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
