Jokowi Jengkel Aparat Pemerintah Lebih Sibuk Urus SPJ
Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel terhadap banyaknya proses birokrasi yang harus dilalui untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diinstruksikan memangkas proses birokrasi, salah satunya dalam pengurusan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi mengetahui langsung rumitnya proses birokrasi tersebut. Saat ‘blusukan’ ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu, dia mempertanyakan tidak adanya petugas yang melakukan pengawasan rutin terhadap proyek di lapangan. Ternyata, petugas tersebut kerja lembur hingga tengah malam untuk mengerjakan SPJ.
“Saya jengkel sekali dua tahun ini, 60-70 persen birokrasi kami itu energinya habis untuk urus Surat Pertanggungjawaban (SPJ),” kata Jokowi saat berpidato dalam acara "Sarasehan 100 Ekonom" di Jakarta, Selasa (6/12).
Ia juga menemukan cerita serupa ketika berkunjung ke kawasan pertanian. Ada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tampak serius mengerjakan tugas, ternyata sedang mengerjakan SPJ. Begitu juga saat berkunjung ke sekolah, kepala sekolah tersebut tengah sibuk mengerjakan SPJ ketimbang mempersiapkan kegiatan mengajar.
Jokowi pun mempertanyakan kondisi yang dianggap sebagai inefisiensi birokrasi tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Ini apa toh Bu? Masa' laporan sampai 16. Dibaca enggak sih sampai 44 laporan untuk satu barang?” Ketika itu, Sri Mulyani menjawab, pimpinan proyek bahkan bisa membuat laporan hingga 70 berkas.
Atas dasar itulah, Jokowi meminta Kementerian Keuangan mengkaji kewajiban SPJ tersebut. (Baca juga: 370 Pejabat Dipenjara, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Belum Berhasil)
Cerita Jokowi tersebut dibenarkan oleh Sri Mulyani. Ia mencontohkan, kepala sekolah harus membuat delapan laporan untuk pemerintah provinsi dan 16 laporan untuk pemerintah kabupaten. “Kepala sekolah dapat banyak anggaran, tapi laporannya banyak sehingga tidak punya waktu untuk membimbing sekolahnya,” ujarnya.
Belakangan, Sri Mulyani meminta pegawainya mengurangi laporan menjadi dua berkas saja bagi kepala sekolah. Sebelumnya, ia meminta pegawainya menjajal profesi tersebut selama seminggu. “Mereka disuruh jadi penyuluh dan kepala sekolah sehingga mereka merasakan betul. Itulah supaya mereka punya empati,” katanya.
Jika kebijakan itu belum cukup, Sri Mulyani menyatakan, pihaknya terbuka terhadap masukan, di antaranya dari para ekonom. Tujuannya, agar reformasi birokrasi lebih efektif. (Baca juga: Pengusaha Keluhkan Masih Ada Masalah Koordinasi di Birokrasi)
