Keterbukaan Pemerintah Libatkan 14 Kementerian dan Lembaga
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. Lewat rencana aksi ini, pemerintah menyatakan komitmen dalam mewujudkan perbaikan tata kelola dan pelayanan publik.
Menurut dia, rencana aksi ini merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transparansi. "Tak cuma itu, juga upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan pemerintah, inovasi pelayanan publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Bambang pada acara peluncuran rencana aksi tersebut di Kantor Bappenas, Jumat (16/12).
(Baca juga: Hanya 51,3 Persen Program Kementerian yang Sesuai Sasaran Pembangunan)
Di sisi lain, Bambang menjelaskan, rencana aksi ini melibatkan 14 kementerian dan lembaga di tingkat pusat, serta 5 pemerintah daerah. Kementerian yang terlibat antara lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; Kementerian BUMN; Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Keuangan; Kementerian Agama; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kesehatan serta badan atau lembaga pemerintahan seperti Ombudsman RI dan Badan Informasi Geospasial.
Adapun lima pemerintah daerah yang terlibat antara lain, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bambang menyampaikan, inisiatif pemerintahan terbuka di Indonesia dikoordinasikan melalui Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI). Koordinasi yang dilakukan meliputi perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi perencanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah.
(Baca juga: Pemerintah Kaji Swasta Danai Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya)
Di tingkat pengambilan keputusan, terdapat Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dibantu dua wakil yakni Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara, di tingkat pelaksanaan, Seknas OGI dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana. “Presiden menyampaikan pemerintahan terbuka merupakan pilihan tebaik Indonesia . Menciptakan pemerintahaan terbuka memang tidak mudah, untuk itulah kita susun rencana aksi keterbukaan ini,” kata Bambang.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib mengungkapkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah ini merupakan kelanjutan dari partisipasi pemerintah dalam forum Open Government Partnership sejak pertama kali diselenggarakan di New York pada 2011.
(Baca juga: Pelabuhan Patimban Ditargetkan Beroperasi 2019)
Hasan menambahkan dalam konferensi tersebut, Indonesia beserta 7 pemerintahan lainnya berkomitmen untuk membuka ruang bagi keterlibatan publik dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan tata kelola dan pelayanan publik. “Tujuannya bagaimana tegakan tiga pilar keterbukaan pemerintahan, yaitu transparansi dalam informasi, tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik,” katanya.
