Kementerian BUMN Tunda Proses Pembelian Saham PGE oleh PLN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunda pembahasan dan proses pembelian saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN (Persero). Alasanya, rencana tersebut bukanlah prioritas pemerintah tahun ini.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pembahasan dan proses injeksi modal PLN ke PGE harus ditunda. Karena, Kementerian BUMN menganggap rencana tersebut bukan program prioritas yang harus diselesaikan tahun ini. Edwin pun mengatakan, Kementeriannya saat ini masih fokus dalam pembentukan perusahaan induk (holding) per sektor BUMN.
"Makanya awal tahun depan kita mulai lagi deh (pembahasannya). Kita fokus holding dulu. Yang ini aja belum selesai," ujar Edwin saat ditemui usai acara Seminar Edukasi 'Understanding Value Creation PROCESS of Holding BUMN' di Gedung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas, Jakarta, Rabu (21/12).
(Baca juga: Rini: Pembentukan Holding BUMN Terhambat Birokrasi)
Meskipun demikian, Edwin mengaku, pihaknya memang telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya yaitu membentuk tim khusus untuk melakukan uji kelayakan (due diligence) terkait dengan aspek hukum, teknis, dan korporasinya. Dalam tim tersebut, berisi konsultan independen, pihak Kementerian BUMN, dan juga Pertamina.
Ditemui secara terpisah, Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, pembahasan dan rencana injeksi modal PLN ke PGE sementara memang ditunda. Namun, penundaan ini juga dilakukan untuk menunggu hasil evaluasi dan due diligence yang dilakukan tim khusus bentukan Kementerian BUMN. Fokus pada pembentukan holding pun dinyatakan Bambang sebagai salah satu faktor penundaan.
"Itu kan bukan isu krusial sekarang. Sekarang kan harusnya holding dulu," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa malam (20/12).
(Baca juga: Mundur 2017, Pemerintah Minta BUMN Anggota Holding Patuh)
Dirinya menambahkan, masih belum mengetahui secara pasti kapan rencana ini akan mulai dibahas kembali. Karena, hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Namun, Bambang menyatakan, kemungkinan pada tahun depan, pembahasan akan rencana tersebut baru mulai dibicarakan kembali.
Bambang pun menyatakan, bahwa Pertamina tidak keberatan dengan adanya rencana ini. "Kan serikat pekerja juga sudah diajak bicara. Ini urusan dengan PLN biar sinerginya lebih baik semua," ujar Bambang.
Senada dengan pernyataan Bambang, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan realisasi rencana tersebut. Namun, Sofyan mengaku, belum mengetahui secara pasti skema yang akan digunakan untuk memiliki sebagian saham dari PGE tersebut. Yang jelas, PLN akan mematuhi semua arahan dari pemerintah. "Kalau kita (PLN), diputuskan bagaimana, ya kami jalankan saja," ujar Sofyan.
Sebagai informasi, Rini meminta kedua perusahaan tersebut bersinergi dengan melakukan injeksi modal PLN ke PGE. Menurut Rini kedua perusahaan tersebut harus bersinergi agar tidak terjadi lagi perdebatan dalam negosiasi harga gas uap dan listrik. Apalagi uap yang dihasilkan PGE hanya bisa dipakai untuk listrik dan tidak bisa dijual ke mana-mana lagi.
(Baca juga: Pertamina Pastikan Pembangunan Kilang Balongan Dimulai Awal 2017)
Jika tidak ada sinergi, PLN bisa saja menolak membeli uap atau listrik yang dihasilkan PGE. "Kalau Pertamina mengebor dan mendapatkan uap, tapi PLN bilang tidak mau membeli uap atau listriknya, bagaimana? Padahal Pertamina sudah investasi tapi tidak ada pembeli," kata Rini di sela-sela acara Pertamina Energi Forum 2016 di Jakarta, Selasa (13/2).
Rini pernah menuturkan, cara untuk menyinergikan kedua perusahaan ini adalah dengan penerbitan saham baru PGE yang kemudian dibeli PLN. Masuknya PLN ke dalam komposisi pemilik saham PGE, akan menguntungkan kedua belah pihak.
