Jokowi: 2017, Pemerintah Fokus pada Pemerataan
Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk Rapat Kabinet Paripurna membahas agenda pemerintah di tahun 2017 ini. Dalam rapat ini, Jokowi menekankan bahwa mulai awal 2017, pemerintah akan fokus pada pemerataan.
"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi mengawali rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk bekerja keras menurunkan angka kesenjangan ini dengan banyak cara. Salah satunya dengan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang perlu dilakukan lebih masif lagi. (Baca: Percepat Sertifikasi Tanah Rakyat, Pemerintah Gandeng Swasta)
Dia ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan jadi fokus perhatian pemerintah dan perlu segera dilakukan secara masif dalam dua tahun ke depan.
Langkah selanjutnya adalah dengan memperkuat akses permodalan untuk rakyat. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi. (Baca: Tahun 2016, Ada 165 Ribu Industri Kecil Baru Berdiri)
Presiden meminta program-program pemerintah terkait akses rakyat mendapatkan modal semakin ditingkatkan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Tahun depan Jokowi ingin jumlah anggaran KUR semakin besar dan dipermudah cara memperolehnya.
Pemerintah juga akan memberikan asuransi untuk program pembiayaan permodalan masyarakat. Sehingga bisa mendorong keuangan inklusif dan perbankan akan semakin tertarik membiayai permodalan rakyat.
Tak cukup sampai di situ, keterampilan masyarakat yang memadai juga diperlukan saat ini. Makanya pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses keterampilan ini. Peningkatan keterampilan di antaranya dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. (Baca: Jokowi Akan Buka Program Magang Nasional, 2.648 Perusahaan Terlibat)
Jokowi mengapresiasi upaya Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam memberikan pelatihan kerja. Dia ingin hal ini juga dilakukan oleh kementerian lainnya, sehingga jumlah rakyat yang mendapatkan akses keterampilan ini tidak hanya ribuan, tapi bisa jutaan orang.
Pemerataan dalam hal pendidikan juga dianggap penting. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Jokowi menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai menyasar kalangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut.
"Tadi malam saya sudah telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segera ini bisa kita mulai," ujarnya. (Baca: Jokowi Minta Pelayanan Pendidikan Dirombak Besar-Besaran)
