Lelang Dini, Kementerian PU Teken Kontrak Proyek Rp 6,4 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani 952 kontrak proyek dengan total nilai Rp 6,4 triliun. Kontrak ini merupakan bagian dari lelang dini proyek Kementerian PUPR tahun 2017 yang telah dilakukan sejak Oktober tahun lalu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan paket-paket proyek yang ditandatangani secara serentak pada Selasa (17/1) kemarin. Ini merupakan langkah nyata kementerian mempercepat pembangunan infrastruktur, yang diharapkan bisa berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Baca: 2017, PUPR Akan Tambah 392 Kilometer Jalan Tol Baru)
Basuki menjelaskan 952 kontrak yang telah ditandatangani ini mayoritas merupakan proyek infrastruktur. Beberapa di antaranya adalah sejumlah proyek jembatan, jalan perbatasan, rumah susun, pengembangan jaringan pipa air minum, serta rehabilitasi jaringan irigasi.
"Dari angka tersebut, ada proyek senilai Rp 1,5 triliun yang terdiri dari 68 paket kontrak kami tandatangani serentak," kata Basuki dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (18/1).
Basuki menargetkan penandatanganan kontrak senilai Rp 69,6 triliun dengan jumlah 10.403 proyek, dapat diselesaikan paling lambat pada Maret 2017. Untuk bulan ini, kementerian berharap 1.523 paket pekerjaan senilai Rp 11,5 triliun dapat ditandatangani kontraknya.
"Kami perkirakan lelang dini Januari 2017 akan lebih besar dari lelang dini Januari 2016 yang hanya Rp 6 triliun," katanya. (Baca: Terhambat Lahan, Target Serapan Anggaran Kementerian PUPR Rendah)
Sebelum penandatanganan 68 kontrak paket pekerjaan secara serentak ini, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti melaporkan bahwa untuk setiap Provinsi disiapkan 2 paket yang ditandatangani. Hanya ada dua provinsi yang menyiapkan satu paket, yaitu Sulawesi Utara dan Maluku.
"Sementara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan masing-masing 3 paket," kata Anita.
Sekadar informasi, secara keseluruhan Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 101,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Angka ini lebih rendah dari pengajuan awal yakni sebesar Rp 105,5 triliun.
Secara total, dari anggaran kementerian tahun ini, sebanyak 497 paket senilai Rp 22,10 triliun telah terkontrak dalam bentuk tahun jamak (multi years contract). Artinya, sampai akhir Januari 2017, sebanyak 2020 paket pekerjaan senilai Rp 33,68 triliun sudah dapat berjalan efektif karena kontraknya sudah ditandatangani.
Sejak akhir 2015, Presiden Joko Widodo telah meminta empat kementerian untuk melakukan lelang dini. Kementerian PUPR salah satunya. Tiga lainnya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keempat kementerian ini sudah melaksanakan kegiatan ini mulai tahun lalu.
Jokowi berharap kementerian yang lain juga mengikuti langkah ini pada anggaran 2017. "Saya harapkan yang lain juga seperti itu," kata Jokowi akhir tahun lalu.
