Jika skema ini diputuskan pemerintah, maka KAI akan menjadi investor sekaligus operator LRT.
Kereta LRT
Arief Kamaludin | Katadata

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan siap ditugaskan pemerintah untuk menjadi investor dalam proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Skema ini diambil karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak cukup membiayai proyek tersebut.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan pemerintah telah mengajukan satu skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek, dengan menugaskan KAI untuk ikut mendanai proyek tersebut. KAI diminta untuk menjadi investor dalam pembangunan prasarana proyek ini. Alhasil, jika skema ini diputuskan pemerintah, maka KAI bukan hanya menjadi operatornya saja, melainkan sebagai investor.

(Baca: Menteri BUMN Minta KAI Jadi Investor Proyek LRT Jakarta)

"Kalau ini penugasan kok pakai tertarik, ya harus kita lakukan. Keluar Peraturan Presiden (Perpres) kan nanti," ujar Edi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (20/2). Edi juga mengatakan, dalam skema ini pemerintah akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pihaknya. Namun, Ia enggan menjelaskan jumlah PMN tersebut.

Di tempat yang sama, Direktur PT Adhi Karya (Persero) mengakui, skema pembiayaan proyek LRT belum diputuskan oleh pemerintah. Namun, memang ada kecenderungan melibatkan KAI sebagai investor untuk ikut membiayai proyek tersebut. Untuk memuluskan rencana ini, pemerintah akan menggelontorkan total PMN sebesar Rp 9 triliun.

(Baca: Adhi Karya Teken Proyek LRT meski Pendanaan Belum Jelas)

"Sarana dan prasarana itu semua Rp 27 triliun, equity Rp 9 triliun itu (PMN). Kemudian, Rp 18 triliun dari pinjaman bank. (Pencairan PMN) bertahap, itu kesepakatan pemerintah dan DPR," ujarnya. Budi mengaku, sangat mendukung skema pemerintah ini sebagai salah satu bentuk sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, Budi mengatakan KAI akan menggelontorkan dana sebesar Rp 7,6 triliun, sebagai modalnya pada proyek LRT. Sisanya dari pinjaman yang dilakukan bersama antara KAI dan Adhi Karya. Namun, hal ini masih dalam pembahasan dan perlu kajian lebih mendalam.

(Baca: Pemerintah Siapkan Surat Utang Syariah untuk Biayai Proyek LRT)

Sampai dengan saat ini, pengerjaan proyek LRT Jabodebek ini baru sekitar 12 persen. Namun, dengan adanya kepastian kontrak ini dan pembiayaan yang akan dicari oleh Adhi ini, Budi optimistis pengerjaan proyek ini akan mencapai 40 persen sampai dengan akhir tahun 2017.

Lingkup pekerjaan Adhi dalam proyek LRT meliputi, jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun, fasilitas operasi, dan depo. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 atau 43 bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2015, tanggal 9 September 2015.