Bappenas Dorong Data Digital untuk Rancang Kebijakan Pemerintah
Pemerintah perlu melakukan revolusi data dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis. Tujuannya agar tersedia informasi yang benar bagi perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakannya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, revolusi data dengan memaksimalkan peran Big Data merupakan satu hal yang sangat penting bagi perumusan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat lndonesia. Para perumus kebijakan perlu memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital, sehingga dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat.
"Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau dan mengevaluasi kebijakan," ujar Bambang saat acara Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa (21/2).
(Baca: Menteri Bambang Kecewa Gagal Jadi Bos Lembaga Pertanian Dunia)
Di Indonesia sendiri, Bambang mengklaim, pemerintah telah menggunakan big data ini untuk menyusun dan merekomendasikan kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional. Bambang mencontohkan, penggunaan big data terutama dari berbagai aplikasi digital untuk memproyeksikan harga bahan-bahan makanan di Indonesia, seperti daging, ayam, bawang, dan cabai.
"Kami melakukan penelitian melalui media sosial dalam melakukan pengumpulan data. Ini merupakan cara yang efisien melihat laju harga-harga makanan dengan lebih cepat," ujar Bambang.
Selain itu, data dari media sosial juga bisa digunakan untuk memahami krisis yang terjadi. Misalnya, di Indonesia, pantauan dari Google Analysis mengungkap keluhan konsumen paling besar terutama di aplikasi Twitter, yakni terkait masalah transportasi, kelistrikan, dan sektor pangan.
Berbagai keluhan ini akan dijadikan landasan pemerintah untuk menentukan strategi menanggulangi masalah tersebut dengan melakukan suatu kebijakan. (Baca: Pemerintah Siap Gandeng Swasta Garap 22 Proyek Infrastruktur)
