Pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama. Survei memakan banyak biaya dan diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia.
Bambang Bappenas
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah perlu melakukan revolusi data dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis. Tujuannya agar tersedia informasi yang benar bagi perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakannya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, revolusi data dengan memaksimalkan peran Big Data merupakan satu hal yang sangat penting bagi perumusan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat lndonesia. Para perumus kebijakan perlu memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital, sehingga dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat.

"Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau dan mengevaluasi kebijakan," ujar Bambang saat acara Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa (21/2).

(Baca: Menteri Bambang Kecewa Gagal Jadi Bos Lembaga Pertanian Dunia)

Di Indonesia sendiri, Bambang mengklaim, pemerintah telah menggunakan big data ini untuk menyusun dan merekomendasikan kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional. Bambang mencontohkan, penggunaan big data terutama dari berbagai aplikasi digital untuk memproyeksikan harga bahan-bahan makanan di Indonesia, seperti daging, ayam, bawang, dan cabai.

"Kami melakukan penelitian melalui media sosial dalam melakukan pengumpulan data. Ini merupakan cara yang efisien melihat laju harga-harga makanan dengan lebih cepat," ujar Bambang.

Selain itu, data dari media sosial juga bisa digunakan untuk memahami krisis yang terjadi. Misalnya, di Indonesia, pantauan dari Google Analysis mengungkap keluhan konsumen paling besar terutama di aplikasi Twitter, yakni terkait masalah transportasi, kelistrikan, dan sektor pangan.

Berbagai keluhan ini akan dijadikan landasan pemerintah untuk menentukan strategi menanggulangi masalah tersebut dengan melakukan suatu kebijakan. (Baca: Pemerintah Siap Gandeng Swasta Garap 22 Proyek Infrastruktur)

Penggunaan big data ini juga bisa untuk memantau secara cepat peristiwa yang terjadi seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya, agar pihak-pihak berwenang dapat bergerak cepat. Pemerintah juga kerap menggunakan big data untuk mengetahui penyaluran program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Tani dan Nelayan.

"Penggunaan big data sangat bagus untuk melihat kebijakan pemerintah dan juga menangkap krisis, serta untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik," ujarnya.

Kelompok Penasihat Ahli Independen (The Independent Expert Advisory Group/IEAG) yang dibentuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti beberapa tantangan dalam penggunaan big data untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai dunia, khususnya di Indonesia. Indonesia dinilai salah satu sumber data digital terkaya di dunia. 

Direktur UN Global Pulse Robert Kirkpatrick melihat pemanfaatan big data ini tergantung dari kemampuan dalam melihat sumber-sumber baru dari data real time dan teknologi-teknologi inovatif untuk memberikan informasi dalam perumusan kebijakan

Untuk itu, Kirkpatrick menekankan pentingnya penggunaan teknologi analisis data mutakhir untuk pembuatan kebijakan. Penggunaan big data ini dinilai dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan dalam melihat suatu masalah dan menjadi masukan untuk keputusan strategis. "Penggunaan big data ini dapat mengukur dan mencapai kemajuan menuju agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030," ujarnya.

(Baca: Ubah Sistem Perencanaan dan Anggaran, Pemerintah Buat Aturan Baru)

Sementara itu, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Douglas Broderick mengatakan, saat ini setiap orang, termasuk pembuat kebijakan, membutuhkan informasi yang beragam, terintegrasi, tepat waktu dan dapat dipercaya. Data ini dapat melengkapi sumber-sumber data tradisional untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.

"Karena pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama. Survei memakan banyak biaya dan diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia," ujarnya.