Pemuka agama sepakat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak umat. Namun, alokasi anggaran untuk aktivitas keagamaan juga diminta naik.
Tax Amnesty
Pemerintah menjamin kerahasiaan data para wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty ini. Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Keuangan aktif menggandeng pemuka agama agar mendorong umatnya memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya, menjelang berakhirnya periode ketiga program tersebut pada 31 Maret mendatang, hanya 900 ribu wajib pajak yang membayar pajak secara benar.

Secara rinci, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan, hanya 10 juta dari total 27 juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 900 ribu yang membayarkan pajak secara benar.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Temuan in dapat menjadi persoalan di kemudian hari. "Misalnya, ada harta yang belum dilaporkan ini akan bermasalah ke depan kalau tidak diperbaiki. Kami di Ditjen Pajak siap membantu (memberikan penjelasan)," katanya dalam acara sosialisasi pajak dengan pemuka agama Budha, Khong Hu Cu, dan Hindu di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (22/2).

(Baca juga: Bidik Kaum Profesional, Pemerintah Pertajam Strategi Tax Amnesty)

Mardiasmo pun mengingatkan, pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, penerimaan pajak akan digunakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, duit pajak akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum 'ikhlas' membayar pajak karena belum tahu fungsi dan kegunaannya. Maka itu, pemuka agama diharapkan bisa ikut berperan dalam menyampaikan kepada umat tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, mengajak umat untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Menurut Mardiasmo, Ditjen Pajak akan melakukan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh, terutama setelah berakhirnya program pengampunan pajak. (Baca juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak dan Beramal Sama Manfaatnya)

Di sisi lain, tokoh agama dari Parisada Hindu Dharma Nyoman Widi mengatakan, selama ini mayoritas masyarakat memang menilai pajak sebagai pemaksaan. Karenanya masyarakat enggan membayar pajak. Ia pun sepakat untuk membantu Ditjen Pajak dalam menjelaskan perihal perpajakan, namun ia juga meminta agar anggaran untuk kepentingan agamanya juga ditingkatkan. Sebab selama ini anggaran yang tersedia dari Kementerian Agama dinilai minim.

"Selama ini kami dapat bantuan dari Kementerian Agama, tetap juga enggak signifikan. Ketika ada Wamenkeu, bagaimana ke depannya supaya dari APBN ada alokasi langsung pada majelis agama," kata Nyoman.

Artikel Terkait
Industri dalam negeri akan tumbuh. Kemudian industri-industri tersebut bisa memberikan pendapatan lagi bagi negara melalui pajak.
Dengan pajak dan bea masuk atas produk yang diimpor melalui e-commerce, pengusaha konvensional lokal akan punya kesempatan bersaing dari segi harga.
"Tahun lalu di periode ini, penerimaan baru Rp 958 triliun. Jadi shortfall-nya Rp 400-an triliun. Sekarang hanya sekitar Rp 280-an triliun," ujar Yon